SANANA, ASPIRASIMALUT.COM-Warga desa Dofa kecamatan Mangoli Barat, kabupaten Kepuklauan Sula menolak kunjungan safari ramadhan wakil bupati Zulfahri A. Duwila dan Sekretaris Daerah (Sekda) Safrin Gailea, Selasa (6/6/2017) . Penolakan ini dilakukan warga buntut dari Pemda setempat belum memberhentikan kepada desa Dofa Abas Masuku yang diduga menyalahgunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2015 dan tahun 2016.
Terlihat, penolakan masyarakat ini dengan membentangkan spanduk dari kain dengan menulis. “kami masyarakat desa Dofa memohon kepada bapak bupati dan bapak wakil bupati Kepulauan Sula agar segera memberhentikan Abas Masuku dari jabatannya sebagai kepala desa Dofa karena tidak mampuh mempertanggungjawabkan penggunaan ADD dan DD tahun 2015-2016″.
BACA BERI TERKAIT : Bupati Hendrata Thes Bantah Lindungi Oknum Kades Korup
salah satu warga setempat kepada reporter Aspirasimalut.com, menuturkan, aksi penolakan tersebut akan dilakukan terus hingga Kades dofa diberhentikan dari jabatanya dan diproses hukum.
“Penolakan kami ini sebagai bentuk pernyataan sikap untuk mendapat kepastian dari Pemda. Jika belum ada sanksi tegas, pastinya penolakan akan terus dilakukan,”tegasnya.
Sementara itu, Kabag Humas dan Protokoler Pemda Kepsul, Basaludin Labesi saat dikonfirmasi membantah adanya penolakan tersebut. Ia menuturkan, proses pelaksanaan safari Ramadhan Pemda Kepsul di desa Dofa kecamatan Mangoli Barat berlangsung cukup meriah dan tanpa gangguan sedikit pun.
“Rombingan diterima langsung oleh camat Bangoli Barat, Kades Dofa, Babinkamtibmas, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Tidak benar ada penolakan itu,”terangnya.
Sementara itu, informasi yang dihimpun menyebutkan, penolakan warga yang memasang spanduk tersebut sempat mendapat hadangan dari pihak Kesbangpol Kepsul. Bahkan, salah satu pegawai Kesbangpol menyuruh warga setempat untuk menurunkan spanduk penolakan tersebut.
“Tadi mereka suruh turunkan spanduk ini dengan alas an tidak memberitahukan kepada mereka dari Kesbangpol. Tapi sesungguhnay kami sudah lapor ke pihak kepolisian setempat untuk menyampaikan aspirasi kami. Sehinga itu, mereka tidak bisa membubarkan kami,”terang warga setempat.
(aji)
