Beranda blog

Junaidi Soamole dan Gagasan Besarnya Dalam Membangun Desa Losseng

TALIABU, ASPIRASIMALUT.COM – Membangun sebuah desa sudah barang tentu bukan sekadar menghadirkan pembangunan fisik, melainkan juga menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, mandiri, serta memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Semangat inilah yang menjadi landasan gagasan Junaidi Soamole, bakal calon Kepala Desa Losseng, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu dalam menawarkan arah pembangunan desa ke depan.

Dengan mengusung semangat “Bersama Membangun Desa Losseng”, Junaidi membawa visi besar untuk mewujudkan Desa Losseng yang maju, sejahtera, mandiri, dan berdaya saing dengan menjunjung tinggi nilai kebersamaan.

Baginya, kemajuan desa harus dibangun melalui keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Pemerintahan desa tidak boleh berjalan sendiri, melainkan harus menjadi bagian dari kekuatan kolektif masyarakat dalam menentukan arah pembangunan.

Gagasan tersebut tercermin dalam visi yang ditawarkan, yakni “Terwujudnya Desa Losseng yang Maju, Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing dengan Nilai Kebersamaan.”

Pelayanan Publik Menjadi Prioritas

Salah satu perhatian utama dalam gagasan pembangunan Junaidi adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan pemerintahan desa yang cepat, transparan, dan tepat sasaran dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Pemerintahan yang baik bukan hanya diukur dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga dari kemampuan aparatur desa dalam merespons kebutuhan masyarakat secara adil, terbuka, dan bertanggung jawab.

Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Ekonomi Lokal

Selain pelayanan publik, pemerataan pembangunan infrastruktur juga menjadi bagian penting dari agenda yang ditawarkan Junaidi.

Pembangunan infrastruktur desa diarahkan agar dapat menjangkau kebutuhan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Infrastruktur yang memadai diharapkan mampu mendukung aktivitas sosial, ekonomi, serta meningkatkan konektivitas antarwilayah di desa.

Di sektor ekonomi, Junaidi menempatkan pemberdayaan potensi lokal sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Potensi pertanian, perikanan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi sektor yang perlu mendapat perhatian melalui penguatan kapasitas masyarakat serta pengembangan kegiatan ekonomi produktif.

Dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam menggerakkan perekonomian desa.

Pendidikan, Kesehatan, dan Kehidupan Sosial

Junaidi juga memasukkan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari enam misi pembangunan yang ditawarkannya.

Ketiga sektor tersebut merupakan aspek mendasar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebab, desa yang maju tidak hanya ditandai dengan pembangunan jalan dan fasilitas umum, tetapi juga oleh masyarakat yang sehat, berpendidikan, dan memiliki kehidupan sosial yang lebih baik.

Perhatian terhadap sektor pendidikan dan kesehatan diharapkan menjadi investasi jangka panjang bagi generasi Desa Losseng.

Merawat Nilai Agama, Budaya, dan Gotong Royong

Di tengah tuntutan pembangunan dan perubahan zaman, Junaidi turut menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai agama, budaya, serta semangat gotong royong. Baginya, pembangunan desa harus tetap berpijak pada nilai-nilai sosial yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Kebersamaan dan persatuan menjadi modal sosial yang tidak boleh ditinggalkan. Sebab, sebesar apa pun potensi sebuah desa, pembangunan akan sulit berjalan optimal apabila masyarakatnya tidak memiliki semangat persatuan.

Karena itu, penguatan kehidupan keagamaan, pelestarian budaya, serta menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan menjadi bagian dari arah pembangunan yang ditawarkan.

Mendorong Pemerintahan Desa yang Bersih dan Akuntabel

Misi lainnya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, partisipatif, dan akuntabel. Gagasan ini menempatkan transparansi dan keterlibatan masyarakat sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Partisipasi warga diperlukan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program desa diharapkan dapat disusun berdasarkan kebutuhan serta kepentingan masyarakat luas.

Pada akhirnya, gagasan Junaidi Soamole bertumpu pada satu semangat besar: membangun Desa Losseng melalui kebersamaan.

Enam misi yang ditawarkan mencakup peningkatan pelayanan publik, pemerataan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pelestarian nilai agama dan budaya, serta pembenahan tata kelola pemerintahan desa.

Dengan membawa slogan “Bersama Rakyat, Untuk Losseng Lebih Baik”, Junaidi Soamole menawarkan gagasan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai bagian utama dari setiap proses perubahan. Sebab, desa yang kuat bukan hanya dibangun oleh pemerintahannya, melainkan tumbuh dari masyarakat yang bersatu, berdaya, dan memiliki cita-cita bersama untuk masa depan yang lebih baik.

Bupati Diminta Izinkan PNS Cakades, Budiman: Jangan Persulit, Itu Hak Demokrasi Mereka

BOBONG, ASPIRASIMALUT.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Taliabu, Budiman L. Mayabubun, meminta Bupati Pulau Taliabu tidak mempersulit aparatur sipil negara (ASN), khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ingin menggunakan hak politiknya untuk maju sebagai calon kepala desa dalam Pilkades serentak.

“Regulasi telah memberikan ruang bagi PNS untuk mencalonkan diri dengan memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan kepegawaian. Jangan persulit PNS yang ingin maju sebagai calon kepala desa. Itu hak demokrasi mereka. Negara sudah mengatur mekanismenya, sehingga pemerintah daerah jangan membuat aturan sendiri yang justru membatasi hak masyarakat,” tegas Budiman saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026).

Ia menjelaskan, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu, khususnya Pasal 13 ayat (3), secara tegas disebutkan bahwa PNS yang mencalonkan diri harus memiliki surat persetujuan dari pejabat berwenang serta surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat.

“Kan yang terpenting mereka penuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan,”ungkapnya.

Bahkan, lanjut dia, peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, Pasal 41, mengatur bahwa PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa wajib memperoleh izin tertulis dan mengajukan cuti karena alasan penting kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Budiman menambahkan, apabila terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, PNS tersebut dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjabat kepala desa tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.

“Artinya, PNS tidak harus mengundurkan diri hanya karena ingin maju sebagai calon kepala desa. Regulasi justru memberikan mekanisme izin, cuti, dan pembebasan sementara dari jabatan apabila terpilih,” ujarnya.

Budiman juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menjadikan kewenangan pemberian izin sebagai untuk menghambat atau menghalangi seseorang mencalonkan diri.

“Kalau persyaratannya terpenuhi, prosesnya harus objektif. Jangan sampai ada PNS yang diberikan izin, sementara yang lain dipersulit hanya karena kepentingan tertentu. Semua harus diperlakukan sama,” katanya.

Ia meminta Bupati memastikan seluruh proses pemberian izin berjalan transparan, profesional, dan tidak diskriminatif.

Selain PNS, Budiman juga menyoroti status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu, yang memiliki keinginan maju sebagai calon kepala desa.

“Kalau soal P3K ini, karena dia sistem kontrak oleh Pemda. Maka, saya meminta pemerintah daerah harus memberikan penjelasan hukum yang jelas agar tidak terjadi kesimpangsiuran persyaratan antara PNS dan PPPK,”pintanya.

Sebab, menurut Budiman, dalam Perda Nomor 4 Tahun 2026 maupun Perbup Nomor 61 Tahun 2026, ketentuan khusus pencalonan secara eksplisit menyebut PNS dan karyawan BUMN/BUMD, tetapi tidak mengatur PPPK secara tersendiri.

Karena itu, ketentuan bagi PPPK harus diteliti berdasarkan regulasi manajemen PPPK dan perjanjian kerja masing-masing, bukan serta-merta disamakan dengan PNS.

“Jangan sampai masyarakat mendapatkan informasi yang berbeda-beda. Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka, mana yang wajib izin, mana yang wajib cuti, dan mana yang memang harus mengakhiri hubungan kerja apabila terpilih,” tegasnya.

Budiman menambahkan, pemerintah daerah harus menempatkan Pilkades sebagai ruang demokrasi masyarakat, bukan sebagai ruang untuk membatasi kesempatan warga yang ingin mengabdi dan membangun desanya.

“Kalau kita bicara demokrasi, berikan kesempatan yang sama. Jangan persulit orang yang ingin maju. Sepanjang memenuhi syarat dan mengikuti aturan, biarkan masyarakat yang menentukan pilihan melalui pemungutan suara,” tutupnya.

Bupati Diminta Izinkan PNS Cakades Budiman: Jangan Persulit, Itu Hak Demokrasi Mereka

BOBONG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Taliabu, Budiman L. Mayabubun, meminta Bupati Pulau Taliabu tidak mempersulit aparatur sipil negara (ASN), khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ingin menggunakan hak politiknya untuk maju sebagai calon kepala desa dalam Pilkades serentak.

“Regulasi telah memberikan ruang bagi PNS untuk mencalonkan diri dengan memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan kepegawaian. Jangan persulit PNS yang ingin maju sebagai calon kepala desa. Itu hak demokrasi mereka. Negara sudah mengatur mekanismenya, sehingga pemerintah daerah jangan membuat aturan sendiri yang justru membatasi hak masyarakat,” tegas Budiman saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026).

Ia menjelaskan, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu, khususnya Pasal 13 ayat (3), secara tegas disebutkan bahwa PNS yang mencalonkan diri harus memiliki surat persetujuan dari pejabat berwenang serta surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat.

“Kan yang terpenting mereka penuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan,”ungkapnya.

Bahkan, lanjut dia, peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, Pasal 41, mengatur bahwa PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa wajib memperoleh izin tertulis dan mengajukan cuti karena alasan penting kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Budiman menambahkan, apabila terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, PNS tersebut dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjabat kepala desa tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.

“Artinya, PNS tidak harus mengundurkan diri hanya karena ingin maju sebagai calon kepala desa. Regulasi justru memberikan mekanisme izin, cuti, dan pembebasan sementara dari jabatan apabila terpilih,” ujarnya.

Budiman juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menjadikan kewenangan pemberian izin sebagai untuk menghambat atau menghalangi seseorang mencalonkan diri.

“Kalau persyaratannya terpenuhi, prosesnya harus objektif. Jangan sampai ada PNS yang diberikan izin, sementara yang lain dipersulit hanya karena kepentingan tertentu. Semua harus diperlakukan sama,” katanya.

Ia meminta Bupati memastikan seluruh proses pemberian izin berjalan transparan, profesional, dan tidak diskriminatif. Selain PNS, Budiman juga menyoroti status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu, yang memiliki keinginan maju sebagai calon kepala desa.

“Kalau soal P3K ini, karena dia sistem kontrak oleh Pemda. Maka, saya meminta pemerintah daerah harus memberikan penjelasan hukum yang jelas agar tidak terjadi kesimpangsiuran persyaratan antara PNS dan PPPK,”pintanya.

Sebab, menurut Budiman, dalam Perda Nomor 4 Tahun 2026 maupun Perbup Nomor 61 Tahun 2026, ketentuan khusus pencalonan secara eksplisit menyebut PNS dan karyawan BUMN/BUMD, tetapi tidak mengatur PPPK secara tersendiri.

Karena itu, ketentuan bagi PPPK harus diteliti berdasarkan regulasi manajemen PPPK dan perjanjian kerja masing-masing, bukan serta-merta disamakan dengan PNS.

“Jangan sampai masyarakat mendapatkan informasi yang berbeda-beda. Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka, mana yang wajib izin, mana yang wajib cuti, dan mana yang memang harus mengakhiri hubungan kerja apabila terpilih,” tegasnya.

Budiman menambahkan, pemerintah daerah harus menempatkan Pilkades sebagai ruang demokrasi masyarakat, bukan sebagai ruang untuk membatasi kesempatan warga yang ingin mengabdi dan membangun desanya.

“Kalau kita bicara demokrasi, berikan kesempatan yang sama. Jangan persulit orang yang ingin maju. Sepanjang memenuhi syarat dan mengikuti aturan, biarkan masyarakat yang menentukan pilihan melalui pemungutan suara,” tutupnya

Anggaran Dinas Kesehatan Pulau Taliabu Gemuk, Tapi Alat Medis Cuma Terserap 13 Persen

BOBONG, ASPIRASIMALUT.COM – Besarnya anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2026 justru menyisakan tanda tanya terhadap prioritas belanja sektor kesehatan. Bagaimana tidak, dari total anggaran Rp66,43 miliar, realisasi belanja pegawai sudah mencapai 88,19 persen, sementara belanja modal peralatan dan mesin justru baru terserap 13,35 persen.

Kondisi tersebut mendapat sorotan tajam Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Budiman L. Mayabubun. Ia mempertanyakan keseriusan Dinas Kesehatan dalam memenuhi kebutuhan fasilitas dan peralatan medis yang menjadi penunjang utama pelayanan kesehatan masyarakat.

Kepada awak media saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (12/11/2026), mengatakan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Kesehatan per 12 November 2026, belanja pegawai dari pagu Rp29,80 miliar telah terealisasi Rp26,28 miliar. 

Sementara belanja modal peralatan dan mesin dari pagu Rp231,08 juta hanya terealisasi Rp30,85 juta.

Tak hanya itu, belanja barang dan jasa yang memiliki pagu Rp33,71 miliar juga baru terealisasi Rp16,07 miliar atau 47,69 persen.

“Ini yang harus dijelaskan. Belanja pegawai sudah 88 persen, tetapi pengadaan peralatan dan mesin baru 13 persen. Apa sebenarnya yang menjadi prioritas Dinas Kesehatan? Jangan sampai kebutuhan penunjang pelayanan justru tidak mendapat perhatian serius,” tegas Budiman.

Menurutnya, anggaran kesehatan tidak boleh hanya dilihat dari besarnya alokasi dan angka penyerapan, tetapi harus diukur dari kemampuan pemerintah menyediakan fasilitas pelayanan yang layak bagi masyarakat.

Ia meminta Dinas Kesehatan menjelaskan kondisi peralatan medis di rumah sakit dan seluruh puskesmas, termasuk kebutuhan pengadaan, pemeliharaan serta pemerataan fasilitas kesehatan.

“Jangan sampai masyarakat datang berobat, tetapi peralatan yang dibutuhkan tidak tersedia atau tidak memadai. Kita ingin tahu apakah fasilitas kesehatan kita sudah benar-benar siap memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Budiman juga menyoroti belanja modal gedung dan bangunan yang mencapai Rp2,4 miliar dengan realisasi Rp2,39 miliar atau 99,82 persen.

Menurutnya, tingginya realisasi pembangunan fisik harus berjalan seiring dengan pemenuhan fasilitas penunjang pelayanan.

“Bangunan bisa saja selesai, tetapi kalau tidak dilengkapi peralatan medis yang memadai, bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan maksimal? Jangan sampai pemerintah lebih cepat membangun gedung daripada memenuhi kebutuhan pelayanan di dalamnya,” sentilnya.

Dari total belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp66,43 miliar, realisasi keseluruhan baru mencapai Rp44,88 miliar atau 67,55 persen. Masih terdapat sekitar Rp21,55 miliar anggaran yang belum terealisasi.

Budiman menegaskan, Komisi III berkepentingan memastikan anggaran kesehatan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi angka dalam laporan keuangan.

“Ukur keberhasilan Dinas Kesehatan dari kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Bukan hanya dari seberapa besar anggaran yang terserap,” tutupnya.

Wabup La Ode Yasir Buka Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah, Dorong ASN Pahami Tata Cara Pembentukan Regulasi

PULAU TALIABU, ASPIRASIMALUT.COM – Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Produk Hukum Daerah dalam rangka pembinaan hukum daerah, Kamis (12/11/2026). 

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Desa Kilong, Kecamatan Taliabu Barat.

Bimtek yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari, 12–13 November 2026, dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pulau Taliabu, La Ode Yasir.

Sebelum kegiatan dibuka, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pulau Taliabu, Alifudin, S.H., menyampaikan laporan terkait pelaksanaan kegiatan. Ia menjelaskan, Bimtek tersebut merupakan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam menyusun produk hukum daerah yang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Alifudin, setiap produk hukum daerah harus disusun berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dengan memperhatikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Ia menyebutkan, terdapat tiga tujuan utama pelaksanaan Bimtek tersebut. Pertama, meningkatkan pemahaman aparatur sipil negara (ASN) mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Kedua, menyamakan persepsi dalam penafsiran serta penerapan norma hukum. Ketiga, meminimalkan kesalahan prosedural maupun substansial yang berpotensi menyebabkan produk hukum daerah dibatalkan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap para aparatur yang terlibat dalam penyusunan produk hukum daerah dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis, sehingga setiap regulasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian substansi laporan Plt. Kepala Bagian Hukum.

Peserta Bimtek terdiri atas para sekretaris, kepala subbagian umum dan kepegawaian, serta staf yang menangani pembentukan produk hukum di masing-masing perangkat daerah Kabupaten Pulau Taliabu.

Sementara itu, narasumber dalam kegiatan tersebut berasal dari Biro Hukum Provinsi Maluku Utara, yakni Ahmad Yamin, S.Sos., M.Hum., selaku Kepala Bagian Perundang-undangan, serta Iskandar Hi. Husni, S.H., selaku Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan.

Dalam sambutan Bupati Pulau Taliabu yang dibacakan Wakil Bupati La Ode Yasir, ditegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah harus senantiasa berjalan dalam koridor hukum serta mengikuti mekanisme administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disampaikan pula bahwa pembentukan produk hukum daerah, baik Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), maupun Keputusan Bupati, merupakan aspek penting dalam menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

“Produk hukum daerah yang berkualitas bukan hanya menjadi landasan dalam pelaksanaan program pembangunan dan kebijakan strategis pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan bagi aparatur dalam menjalankan tugas serta mendukung percepatan pelayanan publik yang adil bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu,” demikian pesan Bupati dalam sambutan tertulisnya.

Lebih lanjut, Wakil Bupati menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur dalam mengikuti dinamika perkembangan hukum, khususnya terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya dan peraturan pelaksanaannya.

Ia berharap, melalui Bimtek tersebut, para ASN dapat memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan teknis yang memadai dalam proses pembentukan produk hukum daerah.

Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar formal pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga relevan dengan perkembangan zaman serta mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat Pulau Taliabu.

Kepada seluruh peserta, Wakil Bupati berpesan agar mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Ia juga mendorong peserta untuk aktif bertanya, berkonsultasi, serta bertukar pengalaman dengan para narasumber agar materi yang diberikan dapat dipahami dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas di masing-masing perangkat daerah.

Pelaksanaan Bimtek ini diharapkan menjadi langkah konkret Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui pembentukan produk hukum yang berkualitas, implementatif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan landasan hukum yang kuat, setiap kebijakan dan program pembangunan daerah diharapkan dapat berjalan lebih terarah, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu.

Ketua Komisi III Sentil Dinas PUPR Pulau Taliabu, Anggaran Infrastruktur Belasan Miliar Tak Terserap

TALIABU, ASPIRASIMALUT.COM – Realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pulau Taliabu mendapat sorotan dari Ketua Komisi III DPRD, Budiman L. Mayabubun.

Kepada sejumlah media, saat disambangi di ruang kerjanya, Rabu (11/11/2026) terkait kinerja dan realisasi di dinas PUPR yang terkesan lamban dalam penyerapan anggaran, karena banyak pekerjaan proyek yang belum dilaksanakan.

Budiman mengatakan, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per 5 November 2026, dari total belanja Rp29,94 miliar, realisasi baru mencapai Rp8,09 miliar atau 27,02 persen.

Kata Budiman, paling menonjol adalah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi. Dari pagu Rp21,48 miliar, realisasinya baru Rp4,28 miliar atau 19,95 persen.

“Artinya, masih sekitar Rp17,19 miliar anggaran pada pos tersebut belum terealisasi,”kata dia.

Sehingga itu, Budiman mempertanyakan keseriusan dan kesiapan Dinas PUPR dalam merencanakan serta melaksanakan program pembangunan.

“Anggaran infrastruktur lebih dari Rp21 miliar, tetapi yang terealisasi baru sekitar Rp4,28 miliar. Ini harus dijelaskan. Apa persoalannya? Apakah perencanaannya tidak matang, proses pengadaannya terlambat, atau pelaksanaan pekerjaannya yang bermasalah?” tegas Budiman.

Ia juga membandingkan realisasi belanja operasi yang sudah mencapai 56,38 persen, sementara belanja modal hanya 19,86 persen.

“Jangan sampai belanja operasional berjalan lebih cepat, sementara anggaran pembangunan justru tertinggal. Masyarakat membutuhkan jalan, jembatan, dan infrastruktur yang layak, bukan sekadar angka anggaran dalam dokumen APBD,” sentilnya.

Dikatakan Budiman, rendahnya realisasi tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius. Sebab, perencanaan anggaran semestinya disusun berdasarkan kesiapan program, dokumen teknis, lokasi pekerjaan, serta jadwal pelaksanaan yang jelas.

Sehingga itu, Budiman meminta Dinas PUPR membuka rincian seluruh paket pekerjaan, termasuk kegiatan yang sudah dilelang, berkontrak, belum dilaksanakan, hingga progres fisik masing-masing proyek.

“Kami tidak mau hanya disuguhkan angka serapan keuangan. Harus dibuka juga progres fisiknya. Jangan sampai anggaran sudah direncanakan, tetapi pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kalau ada keterlambatan pekerjaan, disampaikan sehingga bisa presur lebih cepat,”ujarnya.

Budiman menegaskan, anggaran pembangunan  merupakan pelayanan publik dan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kalau perencanaan tidak matang dan pelaksanaan tidak maksimal, lalu untuk apa anggaran sebesar itu disediakan? PUPR harus bertanggung jawab menjelaskan kondisi ini. Jangan sampai masyarakat terus menunggu pembangunan, sementara anggarannya tidak terserap,” tutupnya.

Gelar Konsultasi Publik, Pemda Pulau Taliabu Gandeng Kementerian ATR/BPN Susun Tata Ruang

TALIABU, ASPIRASIMALUT.COM – Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi menggelar Konsultasi Publik I Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Wilayah Perencanaan Lede dan Nggele. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati, Kantor Bupati Pulau Taliabu, Kota Bobong, Rabu (11/11/2026).

Agenda ini dihadiri Bupati Sashabila Widya L. Mus, Wakil Bupati La Ode Yasir, unsur Forkopimda Taliabu, jajaran pimpinan perangkat daerah, akademisi, serta tokoh masyarakat. Turut bergabung secara daring Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II Kementerian ATR/BPN, Agus Sutanto, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Dalam sambutannya, Bupati Sashabila mengatakan bahwa agenda ini dilaksanakan untuk memastikan arah penataan ruang daerah memiliki landasan hukum yang kuat sekaligus mendukung iklim investasi.

Kegiatan strategis ini diproyeksikan mampu mendorong percepatan investasi sekaligus menata kawasan secara terpadu.

Ia menekankan pentingnya instrumen penataan ruang dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Menurutnya, dokumen RDTR dan KLHS yang tengah disusun akan menjadi fondasi utama dalam memberikan kemudahan berusaha dan kepastian hukum di Kabupaten Pulau Taliabu.

“Penataan ruang merupakan instrumen yang sangat vital dalam mengarahkan pembangunan daerah yang terencana, terpadu, berdaya saing, dan berkelanjutan. Melalui penyusunan RDTR ini, kita berupaya mewujudkan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang, mendukung iklim investasi, serta menata wilayah agar tumbuh secara tertib, indah, dan ramah lingkungan,” ujarnya.

Bupati menekankan bahwa Konsultasi Publik tahap pertama ini tidak sekadar menjadi pemenuhan kewajiban administratif, melainkan juga wadah nyata untuk menjaring aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan agar dokumen yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan serta kondisi objektif di lapangan.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait beserta tim teknis penyusun untuk mencatat dan menelaah setiap masukan masyarakat secara saksama.

Hal ini dimaksudkan agar substansi dokumen RDTR dan KLHS Wilayah Perencanaan Lede dan Nggele yang dihasilkan benar-benar berkualitas, komprehensif, dan siap diimplementasikan.

“Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan penyusunan tata ruang ini berjalan lancar demi mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tandasnya.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II Kementerian ATR/BPN, Agus Sutanto, menyampaikan bahwa Konsultasi Publik I difokuskan untuk menjaring aspirasi terkait analisis, tujuan, serta konsep rencana struktur dan pola ruang.

Sementara itu, FGD I KLHS dilaksanakan untuk mengidentifikasi materi muatan tata ruang yang berpotensi memengaruhi lingkungan hidup.

“Penyusunan RDTR ini dipersiapkan untuk memberikan kepastian hukum pemanfaatan ruang, mendukung kegiatan pembangunan dan investasi, serta menjadi pedoman dalam pengendalian pemanfaatan ruang,” jelas Agus melalui Zoom.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa selain merumuskan dokumen teknis, forum ini turut membahas konstelasi Wilayah Perencanaan (WP) Lede yang mencakup area seluas 5.354,33 hektare.

“Berbagai isu strategis nasional juga dibahas, mulai dari pemenuhan minimal 30 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH), status kawasan hutan, hingga langkah mitigasi terhadap potensi bencana alam seperti kebakaran hutan, tsunami, dan banjir,” tandasnya.

Sekda Taliabu Pimpin Rakor Persiapan Pilkades, Camat dan Kades Diminta Kawal Seluruh Tahapan

TALIABU, ASPIRASIMALUT.COM – Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu menggelar rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) bersama para camat dan seluruh kepala desa, Selasa (10/11/2026), bertempat di Bobong.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, didampingi sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait. Kegiatan ini bertujuan mematangkan persiapan sekaligus memastikan seluruh tahapan Pilkades berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan jadwal yang telah ditetapkan.

Dalam arahannya, Sekda Taliabu menegaskan bahwa seluruh tahapan Pilkades harus dikawal dengan baik, mulai dari proses persiapan, pelaksanaan hingga pemungutan suara. Ia meminta para camat dan kepala desa untuk berperan aktif melakukan koordinasi dan pengawasan di wilayah masing-masing.

Sekda Pulau Taliabu Yosar Kardiat, mengingatkan para kepala desa agar menjaga stabilitas dan kondusivitas di lingkungan masyarakat, membangun komunikasi yang baik dengan panitia Pilkades, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan tanpa adanya tindakan yang dapat mengganggu jalannya pemilihan.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan Pilkades membutuhkan sinergi dan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, panitia penyelenggara serta seluruh unsur terkait.

Dalam rapat tersebut, turut hadir pemateri dari Pengadilan Negeri Bobong, Agus Martua Simbolon, yang menyampaikan materi mengenai aspek hukum dalam pelaksanaan Pilkades.

Materi yang disampaikan antara lain berkaitan dengan persyaratan dan mekanisme permohonan keterangan atau pengaduan hukum, khususnya untuk memastikan calon kepala desa tidak sedang menjalani proses hukum yang berujung pada putusan pengadilan serta tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Keberhasilan pelaksanaan Pilkades tidak hanya ditentukan oleh kesiapan panitia, tetapi juga membutuhkan dukungan dan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, kecamatan, pemerintah desa, serta unsur terkait” ujar Sekretaris Daerah Yosar Kardiat.

Lebih lanjut penyampaian materi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pemerintah kecamatan dan desa mengenai aspek legalitas serta persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam setiap tahapan pencalonan kepala desa.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu berharap seluruh camat, kepala desa dan perangkat daerah terkait memiliki pemahaman serta kesiapan yang sama dalam mengawal pelaksanaan Pilkades, sehingga proses pemilihan dapat berlangsung tertib, aman, transparan, demokratis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaca Dari Nasib Pulau Morotai, Ketua Komisi III Soroti Rencana KPBU Pemda Pulau Taliabu

TALIABU, ASPIRASIMALUT.COM – Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu dalam menyiapkan pembangunan infrastruktur jalan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) mendapat sorotan Ketua Komisi III DPRD Pulau Taliabu, Budiman L. Mayabubun.

Budiman saat disambangi di kantor DPRD, Selasa (10/11/2026) mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terburu-buru mengambil keputusan sebelum menghitung secara matang kemampuan fiskal dan konsekuensi pembiayaan jangka panjang yang harus ditanggung APBD.

Menurutnya, KPBU memang dapat menjadi alternatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran daerah. Namun, skema tersebut bukan berarti pembangunan jalan dilakukan secara gratis.

“Jangan hanya melihat pembangunan jalan bisa dipercepat, tetapi tidak menghitung siapa yang akan membayar dan berapa besar kewajiban yang harus ditanggung APBD selama masa kerja sama,” tegas Budiman.

Ia kemudian mengingatkan Pemda Taliabu agar belajar dari pengalaman Kabupaten Pulau Morotai yang masih harus menanggung kewajiban pinjaman PEN sebesar Rp200 miliar yang dilakukan pada 2020.

Berdasarkan informasi yang disampaikan BPKAD Morotai pada Agustus 2026, sisa pinjaman tersebut masih sekitar Rp69 miliar. Bahkan, dalam Perubahan APBD 2026, pemerintah daerah masih mengalokasikan sekitar Rp33,58 miliar untuk pembayaran utang daerah.

“Ini harus menjadi pelajaran. Jangan sampai pemerintah hari ini mengambil keputusan pembiayaan, tetapi pemerintahan berikutnya justru harus menghabiskan APBD untuk membayar kewajiban masa lalu,” ujarnya.

Budiman menegaskan, pihaknya tidak pada posisi menerima atau menolak rencana Pemda menggunakan skema KPBU. Namun, sebelum meminta persetujuan DPRD, pemerintah harus membuka secara transparan nilai investasi, jangka waktu kerja sama, skema pengembalian investasi, serta proyeksi kewajiban pembayaran setiap tahun.

Terlebih apabila menggunakan skema Availability Payment atau pembayaran ketersediaan layanan, pemerintah daerah dapat memiliki kewajiban pembayaran berkala selama masa perjanjian.

Ia juga meminta agar Pemda menjelaskan apakah PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) hanya memberikan pendampingan dan penjaminan atau terdapat dukungan pembiayaan lainnya.

“PT PII bukan berarti otomatis membiayai pembangunan jalan. Penjaminan juga tidak menghapus kewajiban pemerintah daerah. Ini harus dipahami secara benar agar tidak terjadi kesalahpahaman,” katanya.

Menurut Budiman, DPRD perlu mendapatkan kajian kelayakan proyek, analisis kemampuan fiskal daerah, perbandingan biaya pembangunan melalui APBD dengan KPBU, serta simulasi total kewajiban keuangan sampai kontrak berakhir.

Ia menegaskan, persetujuan atau menolak oleh DPRD tidak boleh hanya didasarkan pada pemaparan atau presentasi pemerintah daerah. Setiap keputusan yang berpotensi membebani APBD harus memiliki dasar perhitungan dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai masyarakat hanya menikmati jalan yang dibangun, sementara APBD selama belasan tahun terkunci untuk membayar kewajiban kerja sama. Kita ingin pembangunan berjalan, tetapi keuangan daerah juga harus tetap sehat,” tandas Ketua Komisi III DPRD Pulau Taliabu itu.

Diketahui, Pemda Pulau Taliabu mulai mempersiapkan pembentukan Tim Simpul KPBU melalui rapat koordinasi di ruang rapat Wakil Bupati, Senin (9/11/2026). Langkah tersebut merupakan tindak lanjut audiensi Pemda dengan PT PII terkait percepatan penyediaan infrastruktur daerah melalui skema KPBU.

Pembentukan tim tersebut menjadi langkah awal penyiapan proyek. Namun, bagi DPRD, kelayakan investasi dan kemampuan keuangan daerah tetap menjadi pertimbangan utama sebelum pemerintah mengambil komitmen pembiayaan jangka panjang.

Pimpin Upacara Hari Pahlawan, Bupati Pulau Taliabu Gelorakan Semangat Asta Cita

TALIABU, ASPIRASIMALUT.COM – Mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”, Bupati Pulau Taliabu Sashabila Widya L Mus mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan nilai kepahlawanan sebagai pedoman hidup sehari-hari.

Hal itu disampaikan Sashabila saat bertindak sebagai pembina upacara dalam Peringatan Hari Pahlawan ke-81 yang berlangsung di Kantor Bupati, Kota Bobong. Selasa (10/11/2026).

Turut hadir dalam upacara ini, Wakil Bupati La Ode Yasir, Sekretaris Daerah Dr. Yosar Kardiat, para Asisten, Staf Ahli, pimpinan perangkat daerah, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sashabila membacakan amanat resmi Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf di hadapan seluruh peserta upacara.

Ia mengungkapkan, momentum 10 November senantiasa mengingatkan bangsa Indonesia pada keberanian rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan atas dasar keyakinan dan pengorbanan tanpa memikirkan kepentingan pribadi.

Bupati juga menekankan, nilai kepahlawanan tidak boleh berhenti sebagai bagian dari sejarah masa lalu semata.

“Tema Hari Pahlawan tahun ini mengajak kita melihat kepahlawanan bukan hanya sebagai bagian dari masa lalu, tetapi sebagai nilai yang perlu terus dihidupkan dalam kehidupan bangsa,” ujarnya

Lebih lanjut, orang nomor satu di jajaran pemerintah Hemungsia Sia Dufu ini menjelaskan, bentuk pengabdian bangsa pada masa kini telah bertransformasi seiring perkembangan zaman.

Menurutnya, perjuangan masyarakat modern diwujudkan melalui kerja keras yang sungguh-sungguh, pembangunan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan pendidikan.

Dalam amanat yang dibakannya, dirinya juga menyoroti pentingnya menjaga amanat konstitusi UUD 1945, khususnya Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34, yang menjadi landasan utama mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Jaminan hak pendidikan, pengelolaan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, serta perlindungan terhadap fakir miskin dan anak terlantar merupakan prioritas yang harus dituntaskan bersama.

“Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, telah mengamanatkan untuk bekerja cepat mewujudkan amanat ini melalui perhatian, perlindungan, jaminan sosial, serta rehabilitasi sosial bagi masyarakat yang membutuhkan,” tuturnya

Ia menambahkan, semangat konstitusional tersebut sejalan dengan arah pembangunan nasional melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menaruh perhatian besar pada pembangunan manusia Indonesia dan perluasan akses pendidikan.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kesetiakawanan sosial dan saling membantu tanpa harus menunggu hal besar. Keberhasilan pembangunan daerah maupun nasional sangat bergantung pada kebersamaan dan kerja sama seluruh pihak,” pungkasnya

Anggaran Rp2,2 Miliar, Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak di Taliabu Dipertanyakan

TALIABU, ASPIRASIMALUT.COM – Besarnya anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pulau Taliabu menjadi sorotan DPRD. Pasalnya, di tengah alokasi anggaran yang mencapai Rp2,23 miliar, persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Taliabu masih menjadi perhatian serius.

Ketua Komisi III DPRD Pulau Taliabu, Budiman L. Mayabubun, mempertanyakan sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran tersebut dalam memberikan perlindungan dan penanganan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Saat ditemui diruang kerjanya, Senin (09/11/2026) Budiman mengatakan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per 5 November 2026, total anggaran belanja DP3AKB sebesar Rp2.231.410.000, sementara realisasi baru mencapai Rp1.343.168.000 atau 60,19 persen. Artinya, masih terdapat sekitar Rp888,2 juta atau 39,81 persen anggaran yang belum terealisasi.

Kata Budiman, hal yang paling memprihatinkan, dari total anggaran tersebut, belanja modal sebesar Rp79,6 juta belum terealisasi sama sekali atau masih nol persen.

Ia menilai, persoalan ini tidak boleh hanya dilihat dari angka serapan anggaran, tetapi juga harus diukur dari hasil nyata program pemerintah dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Jangan sampai anggaran yang disiapkan cukup besar, tetapi penanganan persoalan perempuan dan anak tidak menunjukkan hasil yang maksimal. Kita ingin tahu, apa dampak nyata dari anggaran miliaran rupiah ini terhadap perlindungan perempuan dan anak di Taliabu,” tegas Budiman.

Menurutnya, pemerintah daerah melalui dinas terkait harus mampu menjelaskan hubungan antara besarnya anggaran, realisasi belanja, pelaksanaan program, serta hasil penanganan kasus kekerasan yang terjadi di lapangan. 

“Kami dapatkan informasi bahwa kasus kekerasan perempuan dan anak justru naik setiap tahunnya. Mestinya ini yang jadi perhatian, kenapa demikian sementara anggaran kita ada,”ungkapnya.

Dia juga mempertanyakan mengapa hingga 5 November 2026 realisasi anggaran baru mencapai 60,19 persen. Padahal, persoalan perlindungan perempuan dan anak membutuhkan pelayanan yang serius, cepat, dan berkelanjutan.

“Kalau kasus kekerasan masih tinggi, sementara anggaran belum terserap maksimal, lalu apa yang sebenarnya yang dikerjakan? Jangan sampai program hanya berjalan di atas kertas, tetapi masyarakat yang membutuhkan perlindungan justru tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya,” kritiknya.

Budiman meminta DP3AKB tidak menjadikan penyerapan anggaran sekadar urusan administrasi. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya, terutama dalam upaya pencegahan, pendampingan korban, penanganan kasus, serta pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan.

“Uang rakyat sudah dialokasikan. Maka harus ada hasil yang bisa dirasakan masyarakat. Jangan sampai anggarannya besar, tetapi persoalan kekerasan perempuan dan anak terus menjadi masalah di daerah ini,” tutupnya.