TERNATE, AM.com – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) dalam hal ini ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Samsuddin Abdul Kadir mulai mengagendakan pembahasan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 dilaksanakan pekan depan.
Rapat Ini untuk memastikan anggaran Pemilu sebesar 40 persen dalam APBD tahun anggaran 2023. Pengalokasian Ini sesuai eradan Menteri Dalam Negeri.
“Saya sudah samapaikan ke Kesbangpol kita bahas minggu ini”,Kata Samsuddin Jumat (05/05/2023).
Menurut Sekprov Malut ini, untuk besaran anggaran sudah di Bappeda hanya angka pastinya yang di bahas bersama terlebih dahulu.
“Sudah masuk di Bappeda hanya angka pastinya yang dibahas dulu,”singkatnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Maluku Utara, Armin Zakaria menjelaskan, Anggaran Pemilu dan Pilkada 2024 seharusnya sesuai edaran Mendagri nomor: 900 tanggal 30 Desember Tahun 2022 itu wajib dicantumkan dalam APBD 2023 sebesar 40 persen nanti sisanya di 2024 sebesar 60 persen.
Menurutnya, kalau mengikuti edaran ini harus anggaran APBD induk sudah dianggarkan 40 persen untuk Pilkada sehingga nanti 60 persen sisanya di 2024.
“Cuman di Provinsi sendiri saya lihat ternyata belum ada Hibah NPHD untuk Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara,”katanya.
Untuk itu, Lanjut Armin, pada minggu depan Pemprov Malut melalui Kesbangpol akan rapat antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dihadiri Sekda dan Kepala Badan Keuangan, Kesbangpol Kabupaten/Kota untuk bicarakan hibah dukungan anggaran Pemilu dan Pilkada 2024.
Mantan Juru bicara Gubernur itu menyampaikan, Anggaran 40 Persen wajib diakomodir dalam APBD Perubahan dan mestinya APBD induk 2023 sudah diakamodir hanya saja dirinya yang baru saja dilantik menjabat kepala Kesbangpol memasuki sebulan dan memperhatikan ternyata belum termuat.
“Harusnya di APBD induk sudah termuat ternyata saya cek belum ada,karena itu rapat ini kita sepakati dulu searing anggaran dengan Kabupaten/Kota karena Pilkada serentak termasuk Kabupaten/Kota dengan rincian tanggungjawab item-item nanti dibicarakan,”bebernya.
Mantan Kadishub Malut ini mengatakan, karena APBD Perubahan di Agustus sehingga sekarang Pemprov mulai siapkan untuk pembahasan.
dalam edaran Mendagri dijelaskan 40 persen dianggarkan di 2023 dan 60 persen di 2024 sehingga untuk besarannya nanti dibicarakan searing dengan Kabupaten/Kota.
“Memang Pak sekda sudah mengingatkan kepada Bappeda tinggal kita bahas dulu Kabupaten/Tanggungjawabnya berapa persen setelah item rinciannya nanti kita bahas dengan KPU dan Bawaslu minggu depan kita rapat internal Kabupaten/Kota setelah kita sepakati kita undang Bawaslu dan KPU,”Tandasnya
