TERNATE,AM.com – Setelah menaikan dana penanggulangan bencana non-alam wabah virus corona atau COVID-19 menjadi Rp 148 miliar, Panitia khusus (Pansus) yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Maluku Utara kembali melakukan rapat kerja bersama untuk membahas ketersediaan pangan saat pendemik virus ini mulai menyebar.

Sejumlah stekholder yang terlibat dalam ketersediaan pangan dipanggil oleh Pansus COVID-19, diantaranya Kadia Pangan, Kadis Perindustrian dan perdagangan, Kadis Pertanian, Kepala Cabang Perum Bulog, GM Firma Agung Ternate, GM Semarak Ternate, GM Hypermart, GM Multimart, dan GM Alfa Midi Ternate, yang berlangsung di ruang rapat sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara di eka kantor bank mandiri, Kamis (2/4/2020).

Ishak Naser selaku ketua Pansus COVID-19 mengatakan, rapat ini menjadi sangat penting karena jika situasi memburuk sehingga ada kebijakan untuk melakukan karantina wilayah maka pemerintah Provinsi Maluku Utara harus memastikan ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Selain menangani covid19 juga kita diperhadapkan dengan momentum bulan suci Ramadhan maka kita harus siap bahan pokok untuk kebutuhan masyarakat tetap tersedia,” tegasnya.

Para stakeholder ketersediaan pangan dalam kesempatan itu juga memaparkan sejumlah stok yang tersedia di gudang serta yang sedang dipesan, termasuk juga membahas gejolak harga barang yang mungkin saja terjadi.

“Dalam situasi normal maka stok kita hanya cukup 2 bulan tetapi jika sampai kondisi COVID-19 maka hanya cukup 30 sampai 40 hari,” ujarnya.

Menurutnya, stok harus tersedia dan harga harus terkendali, olehnya itu kita juga upayakan untuk adanya subsidi, karena banyak yang terhambat pada aspek transportasi, sehingga pemerintah harus melakukan intervensi, termasuk juga operasi pasar.

“Kita juga harus mengantisipasi sampai pada daerah yang memasok, jangan sampai daerah yang jadi pengekspor ini juga dalam kondisi virus corona, sehingga kita harus memikirkan sampai ke situ,” ujarnya.

Ishak juga meminta kepada para pelaku usaha baik yang distributor maupun retail untuk membantu pemerintah dalam menjaga ketersediaan barang sehingga tidak terjadi gejolak harga.

“Harap untuk membantu memberikan keterangan kepada masyarakat bahwae tidak ada keputusan lockdown, karena informasi seperti ini yang membuat gejolak harga,” tegasnya.

Sementara itu, untuk sejumlah pimpinan SKPD seperti Kadis Pangan dan Kadis Pertanian untuk mengupayakan adanya kemandirian dalam perekonomian dan pangan.

“Kepalae dinas harus bisa mewujudkan kemandirian pangan,” tegasnya. (∆)