BOBONG, AM.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Taliabu, menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Rabu (08/07/2026)

Pada rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pulau Taliabu, Moh. Nuh Hase itu, tiga fraksi DPRD yakni fraksi GK2RD, fraksi Golkar, dan fraksi PKD menyatakan menyetujui Ranperda tentang Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda)

Meski menerima dan menyetujui Ranperda tersebut disahkan menjadi Perda, ketiga fraksi DPRD tersebut memberikan sejumlah catatan kritis terhadap pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, La Ode Yasir menyampaikan bahwa Ranperda yang telah dibahas dan disetujui merupakan kerjasama serta ketaatan pemerintah dan DPRD dalam pengelolaan keuangan daerah

Karena, Pengesahan Perda Pertanggungjawaban itu merupakan amanat konstitusi dan wujud transparansi serta akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara

“Kami menyadari bahwa tantangan pembangunan tidaklah mudah dalam kondisi pendapatan daerah yang masih sangat rendah. Namun, dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, sehingga setiap program dan kegiatan yang kita jalankan dapat memberikan dampak yang nyata dan
dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.” Ujarnya

Ode Yasir juga menyatakan bahwa segala catatan kritis dan rekomendasi dari pandangan akhir fraksi-fraksi akan dipedomani dan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ia menegaskan, bahwa evaluasi atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 tentu menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti demi perbaikan tata kelola, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Pulau Taliabu

“Segala saran, masukan, dan rekomendasi yang telah disampaikan selama proses pembahasan akan menjadi bahan tindak lanjut demi perbaikan tata kelola, pemerataan pembangunan, dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu di masa yang akan datang.” Tandasnya