BOBONG, AM.com – Situasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 9 titik di Kabupaten Pulau Taliabu semakin memanas dan menjadi perhatian publik Maluku Utara
Para kandidat tentu tidak tinggal diam dalam memperebutkan simpati masyarakat. seluruh kekuatan tentu dikerahkan untuk memenangkan PSU
Seperti yang dilakukan oleh Paslon CPM-UTU yang mendapatkan bala bantuan dari Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsi Mus, beserta pimpinan OPD
Kehadiran Fifian Mus di 9 titik PSU di Pulau Taliabu semakin mempertegas asumsi publik jika CPM tak mampu menumbangkan Paslon Sasha-Yasir pada PSU sehingga harus dibantu oleh Bupati Sula beserta pimpinan OPD-nya
Kehadiran Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsi Mus pada Kamis (4/4/2025), juga diduga melakukan tindakan politik praktis dengan menurunkan beberapa oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di 9 titik PSU.
Tujuan keberadaan mereka di Pulau Taliabu untuk memenangkan salah satu calon bupati dan wakil bupati yang akan bertarung pada hari-H PSU di Sabru (5/4/2025) besok.
Pantauan dilapangan, para ASN dan pimpinan SKPD diantar ke titik dimaksud menggunakan speed boad warna putih bertuliskan Pemda Sula.
Aksi yang bertentangan dengan peraturan kepegawaian ini, mendapat kecaman dari Rusdi Yusuf, Deputi Bidang Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, DPP Partai Demokrat
Menurut Rusdi, aksi dari Bupati Kepsul itu harusnya dapat dideteksi oleh pihak Bawaslu. Tapi sayangnya hingga informasi itu sampai ditelinganya belum ada tanggapan dari pihak Bawaslu Pulau Taliabu.
Untuk itu, dia mendesak, Bawaslu Provinsi Maluku Utara agar segera mengevaluasi tindakan tidak profesional dari Anggota Bawaslu Pulau Taliabu.
“Bawaslu Pulau Taliabu, sepertinya diam dengan aksi Bupati Kepulauan Sula yang diduga libatkan ASN dan pimpinan SKPD dalam hal politik praktis pada PSU Taliabu ini. Bawaslu Provinsi Malut harus tindak tegas persoalan ini,” tegas dia.
Dirinya juga mendesak Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk memproses pihak-pihak yang diduga hadir di titik PSU dan melakukan tindakan politik praktis,
“BKN harus periksa seluruh ASN yang terlibat,” timpal dia.
