TERNATE, AM.com – Plh Sekprov Maluku Utara, Kadri Laetje resmi membuka kegiataan Rakoor Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) sekaligus Aplikasi SIKS-NG se Provinsi Maluku Utara bertempat di Hotel Safirna pada Rabu (10/7/24).
Dalam sambutan Kadri menyampaikan, BPJS Kesehatan, sebagai badan penyelenggara jaminan sosial di bidang kesehatan, memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh warga negara, khususnya mereka yang kurang mampu, mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak.
Dalam pelaksanaan program ini kata Kadri, tantangan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat tidaklah sedikit. Dari keterbatasan sumber daya hingga akses terhadap layanan kesehatan yang merata, semua hal ini memerlukan kolaborasi dan komitmen bersama untuk mencapai solusi yang berkelanjutan.
Lanjut Kadri, implementasi Aplikasi SIKS-NG merupakan langkah strategis dalam meningkatkan akurasi dan kecepatan pengelolaan data kesejahteraan sosial. Menurutnya, dengan memanfaatkan teknologi informasi, kita dapat memastikan bahwa bantuan dan pelayanan yang diberikan tepat sasaran dan efektif.
“Integrasi data yang baik akan memudahkan kita dalam memantau, mengevaluasi, dan mengoptimalkan program-program sosial yang ada,”ungkap Kadri.
Ia juga berharap melalui rapat koordinasi ini, semua pihak dapat berdiskusi dan menemukan solusi atas berbagai permasalahan yang ada.
Dikatakan,Pentingnya sinergi dan kolaborasi antar semua pihak terkait, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun instansi terkait lainnya.
“Hanya dengan kerja sama yang baik, kita dapat mencapai tujuan dari program PBI JK dan aplikasi SIKS-NG ini,”ujar Kadri.
Pada kesmpatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Ternate, Meryta Rondonuwu dalam penyampainnya mengatakan, dari 10 Kabupaten Kota di Maluku Utara 8 (delapan) status kepesertaannya sudah Universal Health Converege (UHC) yakni 98% yang memiliki kartu JKN. Sementara itu kata Meryta ada dua Kabupaten yang belum progres yaitu Kabupaten Taliabu dan Kabupaten Halmahera Selatan.
“Mudah-mudahan tahun ini Kabupaten Taliabu dan Kabupaten Halsel juga bisa mencapai UHC,”ucap Meryta.
Dirinya berharap, melalui kegiatan rakor ini semoga kita bisa mendapatkan hal-hal baik terutama pengusulan PBI-JK dan penggunaan Aplikasi SIKS-NG.
Sementara itu, Analis data Kedeputian Bidang Kebijakan dan Data Kepesertaan, Lutfi Dwi Surtanto juga menyampaikan, di Provinsi Maluku Utara sendiri telah mencapai 1,3 juta jiwa atau sebesar 98,54% dari jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara. Hal tersebut bisa tercapai berkat dukungan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara terlebih khusus Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.
Dikatakan Lutfi, dari segi segmentasi peserta , jumlah peserta terbanyak ada pada segmen PBI JK dengan presentase sebesar 35,5% dari total peserta terdaftar. Dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 76,79%. Angka tersebut menurutnya, masih perlu untuk ditingkatkan melalui dukungan dari berbagai pihak agar masyarakat di Provinsi Maluku Utara dapat tercover jaminan kesehatannya melalui program JKN.
“Kami berharap melalui sinergi dan kolaborasi dalam kegiatan ini dapat diperoleh solusi untuk tindak lanjut dalam percepatan proses verifikasi dan validasi data PBI-JK sehingga data peserta yang mendapatkan jaminan bantuan iuran dari Pemerintah,”ungkapnya.
Rakor yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Provinsi Malut ini dihadiri oleh kepala dinas sosial Provinsi Malut, Zen Kasim, peserta dari dinas Sosial Kabupaten/Kota dan narasumber dari Pusdatin Kantor Pusat.
