spot_imgspot_img

Pj Gubernur Maluku Utara Pastikan Upayakan Pemprov Masuk ke Zona Hijau

TERNATE, AM.com – Pj. Gubernur Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir memastikan tetap berupaya agar sistem penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik terhada masyarakat di Maluku Utara yang masih katagori zona kuning untuk masuk zona hijau.

Hal ini dibuktikan, untuk mendapatkan gambaran informasi,  masukan serta solusi terkait dengan sistem penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik terhadap masyarakat di Maluku Utara (Malut), maka pemerintah Malut melakukan pertemuan khusus dengan Ketua Ombudsman RI, bersama unsur Forkopimda dan para Bupati/Walikota se-Maluku Utara di lantai II kediaman Gubernur (eks crysant) Ternate, pada Kamis (04/07/2024).

Pj. Gubernur Maluku Utara, H. Samsuddin A. Kadir, dalam arahan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran Ketua Ombudsman RI,  Mokhammad Najih, di Maluku Utara. Hal ini dirasa sangat penting untuk melihat secara langsung dinamika dan perkembangan sistim pelayanan publik yang berada di Malut sebagai salah satu daerah provinsi Kepulauan.

“Kita (pemerintah) tentunya tetap bekerja semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat, namun pekerjaan yang dilakukan ini tetap dipantau oleh Lembaga yang berwenang (Ombudsman), tujuannya agar kita bisa mengetahui sejauh mana capaian standar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pererjaan yang dilakukan,”ungkap Pj. Gubernur.

Ombudsman juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Pemprov Malut masih berada pada zona kuning (kategori zona sedang), tentunya kami terus berupaya untuk berada di zona hijau (kategori zona tinggi),”katanya.

Hal ini menurut Pj. Gubernur, penting untuk dilakukan perbaikan disemua tingkatan, agar penilaian kepatuhan standar pelayanan publik dan pencegahan terjadinya maladministrasi tidak terjadi dalam semua unsur sistim pemerintahan di Malut.

Terkait dengan hal itu, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berupaya melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada pemerintah terkait dengan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang telah menjadi salah satu program prioritas nasional.

Ini menjadi tahun terakhir RPJMN, Ombudsman telah dipercaya untuk melakukan penilain, pengawasan pada pemerintahan.

“Kami berharap kepada pemerintah daerah yang masih berada di zona merah dan kuning, agar lebih tingkatkan lagi kinerja pelayanan publik untuk bisa berada pada kategori zona hijau,”harapnya.

Ia juga menyinggung terkait dengan Pilkada secara serentak, bahwa diharapkan kepada para kandidat calon Gubernur, Bupati/Walikota agar memiliki komitmen yang kuat tentang pelayanan publik.

“Terutama kepada partai politik yang memiliki resources (sumber daya) terhadap orang-orang (kandidat) yang dicalonkan, agar memiliki komitmen serta kepedulian pada peningkatan kualitas pelayanan publik, komitmen pada isu-isu masyarakat yang kita harapkan adalah perbaikan dari aspek peningkatan kualitas pelayanan publik,”jelasnya.

Menurutnya, orientasi yang objektif harus ke pelayanan publik. Dengan begitu maka, masyarakat bisa menawarkan ke pemerintah terkait dengan akses Keadilan, Keterbukaan, Kesejahteraan, Pendidikan, Kesehatan, serta tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai.

“Tentunya kami berharap sinergitas antar sesama pemangku kebijakan pemerintah daerah maupun Kementerian/Lembaga yang ada di Malut, agar
pembangunan dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh masyarakat,”tandasnya.

Diketahui Hadir dalam rapat itu, Kapolda, Danrem 152/Baabullah, Danlanal Ternate, mewakili Kabinda, Wakajati, mewakili KPT Malut, Ketua Ombudsman Malut, Sekda Halbar, Sekda Taliabu, serta perwakilan dari Pemda Kabupaten/Kota lainnya.

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ASPIRASI NEWS

ADVERTORIAL

ASPIRASI SOFIFI

ASPIRASI TERNATE

ADVERTORIAL