SOFIFI, AM.com – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) memasuki Tahun 2024 harus kurangi belanja untuk menganggarkan pembayaran utang yang kini masih tersisa Rp 350 miliar lebih.

Ini mencuak saat rapat evaluasi realisasi peneriamaan dan realisasi pengeluaran termasuk pembayaran utang oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi bersama Badan Pengelolahan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di sekretariat DPRD Ternate, pada pukul 20.00WIT, Senin malam (6/11/2023).

“Kita mau cek progresnya,”kata anggota Banggar DPRD Malut, Ishak Naser usai rapat malam tadi.

Menurutnya, utang yang ada seluruh jenis kewajiban jangka pendek yang terbayar sudah mencapai Rp 357 miliar lebih dan yang tersisa lagi belum dibayar Rp 350 miliar lebih.

Disebutkan 350 miliar itu terdiri dari belanja modal, belanja barang dan jasa dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Olehnya itu yang harus dianggarkan kembali di Tahun 2024.

“Jadi perkiraan kita mengalami defisit yang cukup besar, kemungkinan silpanya cukup besar harus kita tangani di 2024 tapi melihat kemampuan penerimaan di Tahun 2024 kalau pemerintah secara serius mau menyelesaikan saya kira bisa,”katanya.

Meski begitu, Kata ketua komisi II DPRD Malut ini, bahwa dengan ketentuan harus mengurangi belanja tahun 2024 nanti sehingga yang dianggarkan hanya belanja-belanja yang sifatnya wajib dan mendesak untuk dilaksanakan di Tahun 2024.

Isak menilai RPJMD juga di Tahun terakhir sehingga tidak banyak lagi program yang di kerjakan.

“Saya kira semua masih cukup,tapi semua tergantung dari formulasi yang diajukan oleh Pemerintah daerah dan OPD,”tambahnya.

Sementara itu, politisi Nasdem ini mengaku, untuk kas daerah (Kasda) masih ada penerimaan.

“Cuman penerimaan yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan belanja karena penerimaan terbatas sekali,”utup Ishak.