BOBONG, AM.com – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Marhaen (DPC-GPM) Pulau Taliabu menggelar aksi unjuk rasa di depan alun-alun Kota Bobong dan Gedung DPRD Pulau Taliabu, Senin (30/10/2023).

Dalam unjuk rasa tersebut GPM menyoroti sejumlah persoalan diantaranya gaji honorer, tunjangan aparat desa, serta kejelasan dari pinjaman daerah sebesar Rp 115 Miliar di Bank BPD Maluku-Malut.

Pada aksi tersebut, massa aksi juga menuding jika gaji honorer dan tunjangan aparat desa yang belum terbayarkan diduga telah dipergunakan untuk menyelenggarakan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51 di Pulau Taliabu.

“Patut diduga bahwa gaji honorer dan tunjangan aparat desa telah dipakai untuk rayakan HKG di Pulau Taliabu,”ujar Lisman, Ketua DPC GPM dalam orasinya.

Massa aksi juga mendesak Pemerintah Daerah Pulau Taliabu untuk segera membayarkan gaji honorer dan tunjangan aparat desa.

Tunjangan aparat desa yang selama 3 bulan pada tahun 2019, 3 bulan di tahun 2020, 3 bulan di tahun 2021, 4 bulan di tahun 2022 dan 7 bulan pada tahun 2023 harus segera dilunasi.

“Selain itu gaji honorer selama 4 bulan di tahun 2023 ini juga harus segera dilunasi oleh Pemerintah Daerah Pulau Taliabu,”desaknya.