SOFIFI, AM.com – Kunjungan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur di UPTD Samsat Kota Ternate menemukan tunggakan pajak kendaraan senilai Rp98. 137.671.020 dan kendaraan Dinas di Kota Ternate mencapai Rp 1.547.678.911.

Wakil ketua Pansus DPRD Husni Bopeng saat ditemui belum lama ini mengungkapkan, Kunjungan Pansus ini masalah utama ditemukan tunggakan pajak kendraan bermotor roda dua dan roda empat senilai Rp98.137.671.020.

Sementara itu, tunggakan kendaraan dinas Roda dua dan roda empat di Kota Ternate sebanyam 886 unit dengan total nilai Rp 1.547.678.911.

Diakui, memang kebanyakan kesadaran orang membayar pajak ini yang masih sangat minim.

Selain itu. Menurut politisi NasDem ini, masalah yang didapatkan banyak kendaraan yang dibeli di Kota Ternate tetapi kendaraan sudah dibawah ke keluar Ternate bahkan ada juga kendaraan yang sudah rusak sehingga tidak diketahui keberadaannya.

“Itu permaslahan- permasalahan sehingga tinggal kesadaran orang untuk membayar pajak”,Katanya.
Padahal pajak yang dibayar ini merupakan kewajiban yang nantinya dana yang diterima di kembalikan ke masyarakat untuk pembangunan jalan dan lain- lain,”tandasnya.