SOFIFI, AM.com – Untuk mengusut permasalahan pembayaran Tunjangan Tambangan Penghasilan (TTP) Tenaga Kesehatan (Nakes) Rumah Sakit Umum Daerah Chasan Boesoirie (RSUD CB), maka DPRD bakal bentuk Panitia Khusus (Pansus).

Langkah ini diambil komisi IV DPRD Provinsi Maluku Utara setelah belakangan adanya mogok kerja para dokter di RSUD CB Ternate.

“Iya kita mau bentuk Pansus, kita sudah menyurat ke faraksi -faraksi untuk usulan pembentukan Pansus,”kata ketua Komisi IV, dr. Haryadi Ahmad saat dikonfirmasi kemarin.

Menurutnya, sebelumnya pada Selasa (7/03/2023) kemarin, komisi IV DPRD Provinsi Maluku Utara sudah agendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Pengawas (Dewas) RSUD CB Ternate, namun rapat tidak bisa dilaksanakan karena sekretaris Daerah Provinsi, Samsuddin A. Kadir sedang sakit dan Kepala BPKAD informasinya perjalanan dinas di luar deerah.

Haryadi mengaku, sesuai rapat komisi IV disepakati untuk pembentukan Pansus sehingga surat ke faraksi – faraksi untuk usulan pembentukan Pansus sudah di distribusikan.

Menurut Haryadi sesuai ketentuan untuk pembentukan Pansus minimal usulan dua faraksi.

“Surat untuk pembentukan Pansus kita sudah distribusikan saat tinggal dari faraksi untuk kita bentuk Pansus,”jelasnya.

Sekadar diketahui, TTP Nakes RSUD yang menjadi tunggakan utang selama 15 bulan, pekan lalu sudah dibayar sebagian dan saat mogok kerja yang dilakukan para dokter mempertanyakan pembayaran TPP bulan November dan Desember 2021, serta Maret 2022. Namun sampai ini belum belum diketahui respon Pemprov Maluku Utara terkait aksi mogok tersebut.