Reporter: Maulud Rasai
MOROTAI,AM.com – Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Benny Laos dan sejumlah staf Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI kena semprot dari Mentri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, saat berkunjung ke Sentral Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Desa Daeo Kecamatan Morotai Selatan (Morsel), Selasa (08/03/2022).
Kemarahan Mentri KP, Sakti Wahyu Trenggono kepada Bupati Pulau Morotai itu saat mendengar penjelas pemandu materi terkait dengan letak dan ruang lingkup SKPT Morotai. Dimana pada saat itu juga Mentri langsung melontarkan pertanyaan terkait dengan kedudukan PT. Harta Samudra di SKPT Morotai dan lahan yang yang ada di SKPT.
“Harta samudra itu dari apa, lahan siapa yang punya,” tanya Sakti Wahyu Trenggono.
Pertanyaan Mentri KP RI pun langsung di jawab oleh Bupati Morotai, dimana dirinya mengatakan bahwa PT. Harta Samudra merupakan perusahan swasta dari Kota Ambon, sementara lahan yang kini di duduki oleh SKPT merupakan lahan Pemda Morotai yang diintegrasi ke SKPT.
“Swasta dari ambon. Ini punya Pemda yang dimasukan dalam integrasi SKPT, kalau ini tidak dimasukkan maka SKPT hari ini masih zero karena ini dimasukkan maka SKPT sudah export,” jawab Bupati.
Mendengar penjelasan Bupati, Mentri KP RI, Sakti Wahyu Trenggono pun kembali menyampaikan pertanyaannya soal status pembangunan SKPT dan status PT. Harta Samudra di SKPT.
“Berarti bukan kita yang bangun, disewakan pakai dasar apa,” tanyanya.
Pertanyaan kedua yang disampaikannya pun dijawab oleh salah satu pemandu materi, di mana dirinya mengatakan bahwa pembanguan SKPT itu dibangun oleh Kementrian yang dikerjasamakan dengan Pemda.
“Kita yang bangun tapi dikerjasamakan. Dasarnya sewa ke Pemda karena waktu itu di bangun dengan menggunakan dana Tugas Pembantuan (TP),” kata salah satu pemandu materi.
Mendengar itu, Menteri langsung menanggapinya, “Gimana sih negara membangun orang lain yang memanfaatkan, gimana sih bukan rakyat yang manfaatkan bagaimana itu. Terus kalian membangun buat kuasa lagi. Bangun buat rakyat, buat nelayan yang diperlukan apa, sudahlah inikan salah ya, tolong dikoreksi serah terima 100 persen Sesudah ini jangan diberikan, kejadian masalah yang diulang lagi cukup di SKPT. Saya kira anda serahkan saja ke dirjen tangkap nanti dirjen tangkap merencanakan kembali,” tegasnya. (lud)
