Reporter: Ong Rasai
SOFIFI,AM.com – Kepala Biro (Karo) Ekonomi Provinsi Maluku Utara, DR. Marwan Polisiri yang baru saja dilantik oleh Gubernur Abdul Ghani Kasuba rupanya telah memiliki strategi untuk memulihkan perekonomian dan menekankan laju inflasi saat pendemi.
“Biro ini salah satu tugasnya adalah bagaimana merumuskan kebijakan yang dapat memulihkan perekonomian dan menekan laju inflasi apalagi saat pandemi seperti saat ini,” kata Marwan pada aspirasimalut.com, Kamis (19/8/2021).
Menurutnya, perlu ada langkah nyata yang diambil untuk merespon kondisi ini, dimana banyak orang yang perekonomiannya tumbang dengan adanya pandemi COVID-19, sehingga Pemerintah perlu hadir dalam bentuk kebijakan yang dapat merangsang perekonomian dapat bangkit dan bergeliat kembali.
“Data BPS menunjukkan pada triwulan II tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sebesar 16,89 persen. Sumber pertumbuhan ekonomi tersebut berasal dari pertambangan dan penggalian. Padahal ada sektor lain yang bisa digenjot seperti potensi sektor produksi UMKM, pertanian dan perikanan,” ujarnya.
Marwan bilang, pembatasan sosial sebagai upaya pengendalian COVID-19, terutama setelah merebaknya varian delta, mengakibatkan terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam berbelanja, mobilitas manusia berkurang, tingkat konsumsi rendah sehingga berdampak terhadap sektor UMKM.
“UMKM adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, maka pemulihan ekonomi di Maluku Utara harus dimulai dari UMKM,” kata mantan Kepala Bappeda Kota Tidore Kepulauan ini.
Olehnya itu, kelompok UMKM perlu mendapatkan kemudahan dalam akses permodalan dalam kegiatan-kegiatan usaha yang sifatnya produktif, juga menciptakan ekosistem yang adaptif terhadap penggunaan aplikasi teknologi informasi dan digitalisasi di lingkungan koperasi atau UMKM baik komunikasi maupun transaksi, sehingga masyarakat koperasi akan sadar IT dan menciptakan budaya digitalisasi oleh pelaku UMKM.
“Menggunakan kanal digital oleh pelaku usaha akan memperluas market space bagi produk Kelompok UMKM karena penjualannya menggunakan platform digital,” ujarnya.
Sehingga yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah mendesain skema pembelian langsung produk UMKM oleh Pemda, dan perlu mengalokasikan dana untuk melakukan pendataan terhadap pelaku usaha UMKM yang kemudian diberikan pemahaman terkait literasi pemasaran digital.
“Pemerintah daerah perlu menjalin kerjasama dengan pemilik toko modern seperti Indomaret, Hypermart, dan Alfamidi agar memfasilitasi pelatihan bagi pelaku UMKM supaya memenuhi kualifikasi yang disyaratkan seperti harus memiliki izin edar, label halal, nama produsen, kualitas dan harga, keamanan bagi konsumen, informasi barcode, registrasi BPOM, komposisi produk, segi kemasan, informasi ukuran, serta batas tanggal kedaluwarsa,” jelas dosen Universitas Muhammadiyah Maluku Utara ini.
Tak hanya itu, implementasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara Provinsi Maluku Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, serta Jawa Timur yang telah ditandatangan sebelumnya, perlu ada tindak lanjut dalam rangka menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pasokan barang dan jasa untuk pengendalian inflasi di daerah masing – masing.
“Juga perlunya peran aktif SKPD terkait untuk dapat memberikan ekoisistem yang baik, khususnya dalam proses perencanaan hingga monitoring pada masing-masing sektor seperti pertanian, perikanan, perdagangan, pariwisata dan UMKM,” ungkapnya.
Marwan menegaskan, sebagai pembantu gubernur Abdul Ghani Kasuba dia berkomitmen untuk menjalankan perintah gubernur untuk memajukan perekonomian masyarakat Maluku Utara.
“Sebagaimana pesan gubernur saat pelantikan untuk tidak menyakiti masyarakat, saya berkomitmen untuk bekerja membantu perekonomian masyarakat agar tetap tumbuh dan tangguh,” pungkasnya. (∆)
