Reporter : Dirman Umanailo
TERNATE, AM.com–Suhu politik internal Partai Golkar Maluku Utara, mulai memanas menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Provinsi Maluku Utara. Ini terlihat ketika Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Edi Langkara melontarkan sindiran, bahwa partai berlambang beringin, bukanlah partai warisan dan tidak boleh memintingkan diri sendiri, dan akan berimbas terhadap kepercayaan publik.
Edi Langkara kepada wartawan, Jumat (14/2/2020) malam mengatakan, pelaksanaan Musda DPD Partai Golkar Maluku Utara dikembalikan kepada Demokrasi yang hakiki, agar semua bisa mempunyai kesempatan bagi orang-orang yang berprestasi. Jika hal ini tidak dilihat, pastinya kepercayaan publik terhadap partai Golkar akan berkurang.
Edi menyebutkan, hilangnya kepercayaan Publik terhadap Partai Golkar barometernya kebanyakan jabatan Ketua DPRD Kabupaten/Kota kebanyakan hilang. Sehingga Partai ini, harus ada perubahan, dan jangan memintingkan diri sendiri.
“Partai ini bukan Warisan (ditujukan ke Alien Mus), partai ini milik semua rakyat. Maka harus ada kesadaran kolektif, kalau tidak partai ditinggal oleh masyrakat,”bebernya.
Untuk mengatasi masalah ini, menurut dia, harus diadakan pertemuan dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Kabupaten/Kota Maluku Utara, untuk bisa mendapatkan solusi yang baik, demi masa depan partai, dan harus berikan peluang terhadap kader-kader terbaik. Jika tidak, Partai akan korban.
“Demi masa depan partai sehingga saya harus mencari posisi ke pusat, dan ini menjadi satu upaya untuk kepentingan masyarakat juga. Maka dari itu, para kader harus solid,”tuturnya.
Edi yang juga sebagai Bupati Halmahera Tengah ini menyampaikan, dokumen yang bakal calon yang dikirimkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) banyak yang tidak diakomudir semisalnya, Kabupaten Pulau Taliabu, kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Halmahera Barat. Terkait dengan hal ini, menurut dia, dokumen yang diserahkan sangat disayankan karena diluar dari koridor organisasi, sehingga DPP akan mengembalikan ke DPD I dan II untuk dimatangkan kembali.
“Dalam minggu ini kami akan kembalikan, jika DPD I tidak hiraukan, maka DPP akan mengambil alih karena kewengan ada di DPP,”tandasnya.
Selain itu dia mengatakan, Partai Golkar selalu memilih kader Partai, akan tetapi kader yang bersangkutan memiliki peluang melalui hasil survey maka DPP akan mengambil langkah baru untuk melihat kader bangsa yang lain yang mempunyai peluang menang dalam Pemilihan Kepala Daerah.
“Semua keputusan berdasarkan hasil survey, dan tidak memintingkan kepentingan di satu titik,”terangnya. Sembari dia menegaskan, Partai Golkar tidak mengenal mahar Partai, dan ini sudah ditegaskan langsung oleh Ketua DPP, jika DPD melakukan hal sedemikian akan diberikan sanksi yang tegas dari DPP.
