BOBONG, AM.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) melakukan Focus Group Discussion (FGD) Penyelarasan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Selasa (22/09/2026)
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Desa Bobong itu dilaksanakan dalam rangka merespon angka kemiskinan yang menyentuh 6,63 persen. Merespon hal tersebut, pemerintah daerah melalui Bapperida mengumpulkan seluruh OPD guna merumuskan strategi penanganan yang lebih terarah
Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, Yosar Kardiat dalam arahannya menegaskan bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan dan daya beli masyarakat semata.
Ia menjelaskan, bahwa tingkat kemiskinan turut dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, perlindungan sosial, kesetaraan gender, hingga ketersediaan infrastruktur dasar.
“Sehingga untuk mengatasi persoalan kemiskinan, diperlukan strategi kebijakan yang melibatkan seluruh pihak melalui sinergi lintas sektor, serta dibutuhkan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan program pengentasan kemiskinan sinkron antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,” ujar Yosar Kardiat.
Lebih lanjut, Sekda menyampaikan bahwa posisi tingkat kemiskinan Pulau Taliabu saat ini sejatinya berada pada kelompok menengah dalam distribusi kabupaten dan kota di Provinsi Maluku Utara.
Meski demikian, situasi tersebut tetap memerlukan langkah dan kebijakan pembangunan yang terencana, terarah, serta berkelanjutan.
Melalui pendampingan dan fasilitasi dari Bapperida Taliabu dalam penyusunan RPKD 2026–2030 diharapkan berbagai program intervensi mulai dari bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dukungan UMKM, hingga penyediaan layanan dasar dapat tereksekusi secara tepat sasaran di seluruh wilayah Kabupaten Pulau Taliabu.
“Untuk itu, Saya sangat mengharapkan agar nantinya Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, dapat mengintegrasikan berbagai kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah secara terarah, terukur, dan berkelanjutan sesuai potensi dan karakteristik wilayah Pulau Taliabu,” tandasnya
