BOBONG, AM.com – Komisi II DPRD Kabupaten Pulau Taliabu menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop) untuk membahas persoalan distribusi, Kuota BBM serta penataan pangkalan minyak di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu.
RDP yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Suratman Baharudin itu menyoroti legalitas seluruh pangkalan minyak yang beroperasi di Pulau Taliabu
Suratman bilang, penataan administrasi serta legalitas pangkalan dinilai penting untuk dilakukan guna memastikan pendistribusian BBM kepada masyarakat dapat tersalur secara merata
Dalam rapat tersebut, Komisi II juga mendorong Disperindagkop untuk melakukan pendataan dan verifikasi kembali terhadap seluruh pangkalan minyak yang tersebar diseluruh kecamatan
“Pemeriksaan tersebut mencakup legalitas usaha, dokumen perizinan, serta kesesuaian kegiatan pangkalan dengan ketentuan yang berlaku.” Ungkap Suratman
Tak hanya itu, Suratman juga menegaskan bahwa pangkalan harus mampu menjamin ketersediaan BBM dengan harga dan mekanisme distribusikan yang sesuai ketentuan
“Penertiban ini diharapkan dapat memastikan pangkalan yang masih aktif benar-benar memiliki izin dan menjalankan fungsinya dalam mendistribusi BBM kepada masyarakat,” tegas Suratman saat ditemui media ini usai melaksankan RDP.
Dia menambahkan, pemerintah daerah melalui Disperindagkop juga didorong untuk menyusun data pangkalan secara lebih akurat agar menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan distribusi BBM di Kabupaten Pulau Taliabu
“RDP ini menjadi bagian dari upaya DPRD bersama pemerintah daerah untuk membenahi tata kelola distribusi BBM. Kami berharap langkah penertiban tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjawab keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan BBM dan persoalan harga di sejumlah wilayah,”jelasnya.
Ia berharap, dengan adanya pendataan dan penertiban secara menyeluruh, distribusi minyak di Kabupaten Pulau Taliabu diharapkan menjadi lebih tertib, tepat sasaran, serta memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha pangkalan.
