SANANA, AM.com – Sejak didirikan pada tahun 2020 lalu hingga kini, Madrasah Aliyah (MA) Ma’arif NU Wailau belum sepenuhnya menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan Islam. MA Ma’arif Wailau justeru diperhadapkan dengan sejumlah persoalan
Bagaimana tidak, Kepala MA Ma’arif NU Wailau, Marni Umasugi, diduga tidak transparan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan untuk mendukung operasional sekolah dan meningkatkan kualitas pembelajaran
Tak hanya itu, gaji guru di lembaga pendidikan tersebut juga diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Alhasil, para siswa disekolah tersebut menjadi tidak terurus dan kerap berkeliaran ketika jam pelajaran sementara berlangsung
Pengelolaan keuangan sekolah yang buruk juga terlihat pada proses pembayaran gaji guru yang dipotong oleh Kepala Madrasah tanpa alasan yang jelas. Seperti penandatanganan daftar hadir yang seharusnya sebesar Rp.1.050.000 hanya diterima sebesar Rp.610.000 oleh guru
Tidak hanya anggaran dana BOS dan gaji guru yang diduga ditilep oleh Kepala Madrasah. Marni, juga selama ini tidak menjalani Kurikulum Aswaja yang menjadi pedoman dalam pembelajaran yang berbasis nilai-nilai keislaman
Selain itu, Marni juga diduga melakukan praktik nepotisme dengan mengangkat sang anak sebagai kepala TU di sekolah yang dipimpinnya
Parahnya lagi, Marni juga diduga memanipulasi data para siswa. Terdapat nama sejumlah siswa yang tidak lagi menjalani pendidikan di sekolah tersebut namun namanya tercantum dalam data EMIS dan absen kelas
Menanggapi hal tersebut, Jumardi Sapsuha, salah satu pemuda Desa Wailau, mengatakan bahwa persoalan tersebut harus menjadi atensi oleh pengurus PC-NU dan Kementerian Agama Kepulauan Sula
Menurut Jumardi, hal itu harus menjadi perhatian demi menjaga nama baik penyelenggaraan pendidikan agama Islam. Adanya persoalan tersebut juga dikhawatirkan dapat menimbulkan penyelewengan data siswa yang berhujung pada praktik Korupsi dana BOS dan PIP
“Dengan adanya Kondisi ini, kami meminta kepada Lembaga Pendidikan Maarif NU dan Kementerian Agama Kepulauan Sula untuk melakukan Evaluasi Terhadap Proses pengelolaan madrasah ini” tandasnya
Reporter : Ai
