BOBONG, AM.com – Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Sashabila Widya Lufitalia Mus, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026, di Bela Hotel, Ternate (29/01/2026)

Sashabila Mus, menyampaikan bahwa Rakornas tersebut menjadi momen strategis bagi Pulau Taliabu untuk bangkit dan mempercepat kemandirian fiskal setelah adanya pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat

“Rapat seperti ini sangat penting di saat genting bagi Pulau Taliabu. Kita sedang menghadapi tantangan serius akibat pemangkasan dana transfer pusat. Karena itu, kemandirian daerah harus menjadi target utama,” ujar Sashabila.

Ia menilai, forum Rakornas merupakan ruang strategis dalam memperkuat komitmen tata kelola keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel

Tak hanya itu, Bupati Pulau Taliabu itu juga mengapresiasi penegasan yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam forum tersebut terkait pentingnya menjaga seluruh proses pengelolaan anggaran agar tetap berjalan sesuai aturan

“Tadi juga disuarakan oleh Pak Kalan tentang pentingnya menjaga seluruh rangkaian proses sesuai regulasi, agar daerah benar-benar siap berbenah,” katanya.

Meski demikian, ia juga menekankan bahwa upaya pembenahan tata kelola keuangan daerah harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri

“Proses ini harus dibackup oleh Kemendagri, agar daerah seperti Taliabu bisa lebih cepat mencapai target kemandirian,” tegasnya.

Selain itu, ia juga berkomitmen untuk menghentikan praktik-praktik lama yang berpotensi menciderai tata kelola keuangan daerah, termasuk praktik penggelembungan Pendapatan Asli Daerah

“Kebijakan menghentikan praktik penggelembungan PAD tidak lagi dilakukan. Semua program harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Tidak boleh lagi ada alasan klasik ‘tidak ada anggaran’ dari kepala dinas,” ujarnya.

Ia berharap Kemendagri dapat berperan sebagai garda terdepan dalam melindungi daerah, sekaligus memfasilitasi akses data lintas lembaga, baik pemerintah maupun swasta, guna memperkuat perencanaan dan pengambilan kebijakan di daerah.

“Saya berharap Kemendagri bisa memberikan perlindungan kepada daerah dan membantu membuka akses data yang lengkap lintas lembaga. Ini penting agar perencanaan pembangunan kita benar-benar berbasis data dan tepat sasaran,” tandasnya