BOBONG, AM.com – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Budiman L. Mayabubun, menyerahkan rekomendasi hasil pansus pinjaman daerah sebesar Rp.115 Miliar ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maluku Utara. Rabu (21/01/2026)

Mayabubun, mengatakan bahwa rekomendasi pansus yang diserahkan ke BPKP itu bertujuan agar BPKP melakukan audit terhadap aliran dana pinjaman daerah dengan nilai fantastis tersebut

“Apakah sepuluh paket pekerjaan yang diklaim itu bersumber dari pinjaman daerah ataukah DAU. Itu yang kita minta untuk dilakukan audit biar jelas penggunaan pinjaman daerah tersebut” tegasnya

Selain itu, Budiman, yang juga merupakan ketua Pansus pinjaman daerah tersebut mengungkapkan bahwa selain memasukan dokumen rekomendasi hasil pansus, pihaknya juga telah menyurat secara resmi kepada BPKP untuk melakukan audit

“Karena saat ini masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu sangat mengharapkan agar penggunaan pinjaman tersebut diperjelas. Apalagi sepuluh paket pekerjaan yang diklaim itu juga diduga bermasalah” ujarnya

Sepuluh paket pekerjaan yang diduga bermasalah yang menjadi rekomendasi pansus untuk dilakukan audit oleh BPKP diantaranya pembangunan jalan Tabona-Peleng, ruas jalan Hai-Air Kalimat, jalan Tikong-Nunca

“Dan sejumlah ruas-ruas jalan yang tidak selesai dikerjakan. Kalau pembangunan tersebut diklaim menggunakan pinjaman daerah, kenapa tidak selesai dikerjakan hingga saat ini. Itu yang menjadi harapan masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu agar BPKP melakukan audit” tambahnya

Sebelumnya, Budiman juga telah melaporkan dugaan penyalahgunaan pinjaman tersebut ke Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Langkah tersebut dilakukan sebagai respon DPRD guna membuka tabir pinjaman daerah yang diduga bermasalah tersebut

“Semoga Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan BPKP dapat memberikan kejelasan terkait polemik pinjaman daerah, ini juga merupakan harapan masyarakat Pulau Taliabu terkait peruntukkan pinjaman daerah ratusan miliar tersebut” tandasnya