BOBONG, AM.com – Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu melalui Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang Pajak dan Retribusi Daerah, bersama Tim Ahli dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Senin (03/11/2025).

Rapat yang berlangsung di ruang rapat Kominfo Kabupaten Pulau Taliabu dengan Tim Ahli secara daring tersebut membahas substansi rancangan peraturan yang menjadi turunan dari Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), dengan tujuan menyempurnakan regulasi daerah agar lebih relevan dan efektif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala Badan Pendapatan Daerah, Mesran Dagasou, menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan langkah penting dalam memastikan keselarasan antara kebijakan daerah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Melalui pembahasan ini, kita ingin memastikan agar Ranperbup Pajak dan Retribusi Daerah benar-benar sesuai dengan ketentuan teknis dan memiliki dasar akademik yang kuat. Kolaborasi dengan tim ahli Unhas diharapkan menghasilkan regulasi yang implementatif dan berdampak langsung terhadap optimalisasi PAD,” ujar Mesran.

Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan, Hayat Fataruba, menambahkan bahwa penyusunan Perbup ini tidak hanya bertujuan memperkuat sistem pendapatan daerah, tetapi juga memastikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

“Pajak dan retribusi bukan semata instrumen fiskal, tetapi juga bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Diharapkan regulasi ini mampu menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi yang adil dan proporsional,” ungkap Hayat.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Pulau Taliabu menunjukkan komitmen untuk terus melakukan pembenahan sistem pendapatan daerah secara profesional dan berbasis akademik, sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah di masa mendatang.