BOBONG, AM.com – Meski surat keputusan bersama (SKB) tentang netralitas ASN telah ditanda tangani oleh sejumlah Menteri, namun SKB tersebut seakan tak berlaku bagi pimpinan OPD di Pulau Taliabu.
Sejumlah pimpinan OPD di Pulau Taliabu disinyalir telah menjadi tim sukses bagi salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu.
Bahkan, pimpinan OPD tersebut dengan sengaja melanggar netralitas sebagai ASN dan terlibat dalam politik praktis.
Seperti percakapan sejumlah pimpinan OPD yang diperoleh Aspirasimalut.com dari tangkapan layar salah satu grup WhatsAap (Bravo MU 0124).
Konspirasi politik yang dilakukan oleh sejumlah pimpinan OPD Pulau Taliabu dalam grup tersebut guna memfasilitasi dan mengarahkan masa untuk mendukung salah satu Paslon Gubernur Maluku Utara.
Dalam percakapan tersebut, Abdul Kadir Nur Ali, Kadis P2KB, menginstruksikan kepada rekan-rekan pimpinan OPD lainnya untuk segera mengumpulkan uang tunai sebesar Rp 2,5 juta per-orangnya.
Abdul Kadir, juga menegaskan agar uang tersebut harus disetor kepada Kepala Dinas Kominfo, Basiludin Labesi secara cash tanpa melalui transfer.
Uang tersebut dikumpulkan untuk menggalang massa sebanyak 2000 orang guna menghadiri kegiatan deklarasi Aliong Mus sebagai calon Gubernur Maluku Utara.
“Khusus untuk tamang-amang di jakarta hasil rapat tadi untuk kegiatan Deklarasi 01 MU yag dijadwalkan hari sabtu dengan menghadirkan 2000 orang podohoi (kumpul uang) masing-masing 2,5 cas di Bassiludin terakhir besok karena sabtu acara. ada staf atau sudara atau keluarga yang bisa di hub untuk bawa ke pa bas, Demikian,”Tulis Dero, sapaan akrab Abdul Kadir, dalam WAG tersebut.
Hal tersebut mendapatkan sorotan dari anggota DPRD Pulau Taliabu, Siliwanus Tono Himalaya. Menurut Tono, sikap ketidak netralan dari Pimpinan OPD Pulau Taliabu itu harus menjadi atensi Bawaslu Pulau Taliabu.
Tono bilang, Bawaslu sebagai lembaga pengawasan Pemilu harus profesional dalam melakukan pengawasan.
Anggota DPRD yang baru dilantik itu juga mengkritisi kinerja Bawaslu. Tono menganggap kinerja Bawaslu Pulau Taliabu sangat tidak beres.
“Bawaslu harus mampu menjaga suhu demokrasi agar lebih sehat, dan Bawaslu harus berada pada koridor,”tegasnya.
