BOBONG, AM.com – Selain dari penyaluran tunjangan Aparat Desa yang terkesan tebang pilih, Penjabat Kepala Desa Penu, Kecamatan Taliabu Timur, Budiyanto Muhdin juga diduga menggelapkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2023.

Bagaimana tidak, informasi yang berhasil dihimpun Aspirasimalut.com, selain dari tunjangan aparat Desa yang dibagikan hanya kepada sebagian aparat desa saja, pekerjaan di desa yang menggunakan DD juga tidak dikerjakan hingga di penghujung tahun 2023 ini.

Seperti pembangunan jalan desa yang masih tersisah 40 meter belum dikerjakan. Selain itu, pengadaan lampu desa sebesar Rp 100 juta lebih juga belum dilaksanakan. Begitu juga dengan pengadaan Ketinting yang dianggarkan sebesar Rp 100 juta lebih juga belum dilaksanakan.

Selain itu, anggaran belanja Sapi sebanyak 3 ekor yang dianggarkan sekitar Rp 60 juta, juga belum ada, anggaran kesehatan makan minum PAUD dan sosialisasi juga sampai saat ini tidak ada kejelasan.

“Semua yang telah dianggarkan itu belum ada di Desa, padahal Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa sudah cair 100 persen,” ungkap sumber yang enggan dipublikasikan identitasnya kepada Aspirasimalut.com, Rabu (29/11/2023).

Tak hanya itu, BLT tahap terakhir juga belum disalurkan oleh Pj. Kades meski Dana Desa telah cair 100 persen.

“Meski Dana Desa sudah cair 100 persen. Akan tetapi, hingga saat ini tidak ada bukti pekerjaan sama sekali di Desa,”ujar sumber.

Menanggapi hal tersebut. Saat dikonfirmasi, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pulau Taliabu, Sukardinan Budaya mengatakan jika hal tersebut haruslah menjadi atensi dari Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini adalah Kejaksaan dan Kepolisian Resor Pulau Taliabu.

Untuk itu, Budaya meminta kepada APH untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Pj. Kepala Desa Penu, Kecamatan Taliabu Timur terkait dugaan penggelapan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

“APH harus segera periksa Pj. Kades penu,”tegasnya.

Selain memintah APH untuk segera periksa Pj. Kades Penu, Budaya juga dengan tegas meminta kepada Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus untuk segera mengevaluasi Pj. Kades Penu, Budiyanto Muhdin.

“Selain diperiksa APH, Pj. Kades juga harus dievaluasi oleh Bupati Pulau Taliabu,”singkatnya.