spot_imgspot_img

Terkait Anggaran Pilgub, Pemprov Maluku Utara Dianggap Tak Serius

SOFIFI, AM.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut), nampaknya tidak serius melakukan pembahasan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 mendatang. 

Buktinya, dana Pilkada yang diusulkan oleh KPU dan Bawaslu sejak tahun 2022 lalu, hingga saat ini Pemprov Malut belum tuntas melakukan finalisasi anggaran.

Usulan KPU Malut untuk anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) sebesar Rp 288 miliar dan telah disampaikan sejak 2022 lalu, kemudian Bawaslu Malut juga sudah mengajukan usulan anggaran Rp40 miliar sejak tahun 2022, namun hingga saat ini Pemprov terksesan tidak serius mengalokasikan anggaran untuk KPU dan Bawaslu.

“Kita diundang hari ini (Kemarin, red) untuk finalisasi anggaran Pilkada, namun Pemprov katanya masih menyusun pergub, bahkan pak sekda juga tidak berada di tempat sehingga belum ada finalisasi,”ungkap Sekretaris Bawaslu Malut Irwan M. Saleh ketika ditemui di kantor gubernur usai rapat bersama pihak Kesbangpol dan tim TAPD yang hanya dihadiri Kabid Anggaran BPKAD Malut, Selasa (22/08/2023).

Irwan menjelaskan, Bawaslu telah mengusulkan anggaran Rp 40 miliar dan saat ini pihaknya masih menunggu Pergub tentang penetapan komponen sering anggaran bersama Kabupaten/kota. Bawaslu bersama Pemprov juga sudah beberapa kali melakukan rapat, kemudian meminta Pemprov berkoordinasi dengan Kabupaten/kota agar segera menetapkan komponen shering anggaran.

“Pergubnya belum ada, maknya kita belum tahu berapa anggaran yang diakomodir dan NPHD juga belum bisa ditandatangani,”jelasnya.

Irwan menambahkan, sesuai permendagri anggaran sudah harus ditetapkan tiga bulan sebelum tahapan Pilgub dilaksanakan, sementara tahapan akan dimulai November, jika ditarik ke belakang maka bulan ini dana Pilkada sudah harus ditetapkan.

“Kalau lambat sih belum, karena sesuai penyampaian Kesbangpol Kamis besok pak Sekda sudah ada jadi sudah bisa tandatangan NPHD. Untuk besaran anggaran kita belum tahu diakomodir berapa, karena masih menunggu pergub,”tandasnya.

Sementara Ketua KPU Pudja Sutamat menyatakan, rapat bersama TAPD sudah dilakukan, bahkan ada item item kegiatan yang telah disusun tidak boleh di otak atik, karena akan mengganggu kegiatan yang akan dilaksanakan nanti.”Hasil pembahasan dengan TAPD sudah selesai dan tinggal dilaporkan ke pak sekda untuk segera di finalisasi,”katanya.

Pudja mengungkapkan, dari usulan Rp288 miliar, bisa terjadi penurunan karena ada item item kegiatan yang akan di sering bersama Kabupaten/kota, sehingga anggaran yang diusulkan belum final.

“Untuk item item yang akan di shering bersma Kabupaten/kota itu urusan Pemprov, kita hanya menunggu finalisasi saja. Kita berharap usulan secepatnya ditetapkan, karena sudah cukup lama,”tutupnya.

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ASPIRASI NEWS

ADVERTORIAL

ASPIRASI SOFIFI

ASPIRASI TERNATE

ADVERTORIAL