SOFIFI, AM.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara bersama Rekanan dan PPK Dinas PUPR sempat memanas. Ini lantaran, bukan hanya temuan dugaan copy paste dokumen laporan pengawasan, namun pihak rekanan mengutus staf yang tidak memahami teknik pekerjaan multiyears.

“Cover kalau sudah bagus image sudah terbangun begitu maka sudah pasti didalamnya sudah bagus,”ujar anggota komisi III, Diane Sumendap usai RDP Jumat (18/08/2023) malam tadi.

Terkait cover laporan yang tertulis BTS Kota Wamena. Ia kemudian korelasikan dengan pengawasan mereka di lapangan. Menurutnya, kalau dalam hal sepele mereka bisa keliru bagaimana dengan hal yang lebih besar.

Sarinah PDI Perjuangan ini menegaskan, bicara soal konsultan pengawas ini, mereka memiliki tanggungjawab yang besar mereka harus mengendalikan kontrak itu berjalan sebagaimana mestinya dan kemudian mengendalikan mutuh sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan.

Permasalahan lain, lanjut Diane, ruas jalan Kawalo -Waikoka yang hadir rapat staf teknis tetapi tidak memahami persoalan persis yang terjadi dan dia tidak paham apa itu tugas dari konsultan pengawasan sehingga sembarangan saja dan itu sangat rancu.

Diane mencontohkan seperti penjelasan progres pekerjaan dia tidak mengetahui dan item- iten pekerjaan sebab staf tersebut basic keilmuan bukan teknik sipil.

Meski begitu komisi III tidak mempersoalkan namun kemudian dia tidak mampu menjelaskan.
Dikatakan, seharusnya yang memberikan keterangan harus bidang keteknikan (sheet engineering) cuman karena sheet engineering berada di lokasi dan transporasi terbatas sehingga kemudian mungkin karena stand bay di lokasi semestinya dalam keadaan seperti ini harus direktur karena jika direktur pasti tau karena direktur akan menerima laporan sebernya staf

“Jadi staf juga boleh persoalannya dia tidak paham,”tutupnya.