SOFIFI, AM.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara, Kuntu Daud menyatakan usulan Pejabat (Pj) gubernur belum di bahas di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DPD PDI Perjuangan Malut.
Meskipun sebelumnya anggota DPRD Maluku Utara mengusulkan 2 nama Pj Gubernur. Namun, dirinya masih menunggu arahan dari partai untuk diusulkan melalui fraksi PDI Perjuangan.
“AGK (Abdul Gani Kasuba) sudah tidak bisa bicara soal Pj gubernur. Itu kewenangan DPRD,”kata Ketua DPRD Maluku Utara, Kuntu Daud.
Dikatakan Kuntu, usulan Pj Gubernur nanti dibahas di fraksi masing-masing, kemudian ditentukan tiga nama untuk diusulkan.
Menurutnya, di Maluku Utara ini eselon I hanya satu orang, yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir.
Sementara yang diusulkan oleh anggota DPRD sebelumnya seperti Sekjen Kemendes, Taufik Madjid dan Anshar Husen orang pusat karena semua di Kementrian.
“Kita mau bilang jangan orang dari pusat. Sedangkan yang di usul banyak kerja di pusat,”ujarnya.
Ia mengaku, sebagai anggota partai, yang jelas akan mendengar arahan dari partai. Olehnya itu, saat ini masih menunggu arahan dari Ketua DPD PDI-Perjuangan Maluku Utara, Muhammad Sinen.
“Sejauh ini belum ada pembahasan di DPD Partai. Yang jelas kita semua inginkan Maluku Utara ke depan akan bagus,”tambahnya.
Disentil usulan Pj. bupati yang diusulkan gubernur selalu tidak diakamodir.
Kuntu menegaskan, itu usulan gubernur yang ditolak tetapi Pj Gubernur ini usulan dari 45 anggota DPRD. Politisi PDI Perjuangan ini juga menilai yang terpenting Pj. gubernur yang diusulkan itu orangnya harus idenpenden.
“Yang penting Pj gubernur ini benar-benar independen,”pungkasnya.
