SOFIFI, AM.com – Puluhan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemprov Maluku Utara tidak hadir dalam rapat paripurna m DPRD ke 29 tentang penyampaian rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Platfon Anggaran Sementara (PPAS) di Kantor DPRD Maluku Utara, Jumat (4/08/2023).
Ketidakhadiran puluhan pimpinan OPD menuai interupsi, bahkan sejumlah anggota DPRD geram dan beranggapan eksekutif tidak menghargai undangan DPRD. Padahal, penyampaian KUA-PPAS starting awal untuk penyusunan APBD 2024 nanti.
Kritikan itupun datang dari beberapa anggota DPRD Maluku Utara, salah satunya anggota faraksi Partai Golkar, Ratna Marsaoly menegaskan, Pimpinan OPD banyak hadir ketika ada Gubernur, akan tetapi jika tidak ada gubernur banyak yang tidak hadir.
“Yang saya mau bilag bagini ini, kalau pak gubernur yang hadir, tong babale belakang full disamping kiri juga ada di belakang juga full
tapi kalau gubernur tarada, bagini tara hadir,”ujar Ratna.
Srikandi Partai Golkar ini mengatakan, jangan memperbiasakan karena agenda hari ini agenda yang cukup penting Sekda tidak hadir, kepala SKPD di belakang banyak yang mewakili, jangan memperbiasakan terus seperti ini.
“Ini yang saya bilang pak gubernur kalau hadir banyak sekali orang
karena SKPD ini dorang paling cari muka dengan Gubernur dong takut dong pe jabatan talapas. Tong rasa kasihan biar begitu pak wakil ada jangan model begini,”cecarnya Ratna.