spot_imgspot_img

Utang Pemprov Maluku Utara Capai 368 Miliar

TERNATE, AM.com – Utang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara per 31 Desember 2022 mulai dilakukan pembayaran hingga saat ini mencapai Rp 368 Miliar. Ini disampaikan usai rapat gabungan komisi II dan III bersama Sekretaris Daerah Provinsi dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tentang utang proyek multiyears di grand Majang Hotel pada Jumat (28/07/2023) malam.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku Utara, Ishak Naser mengatakan, pemangkasan anggaran di pemerintahan ada mekanismenya.

Menurutnya, soal pencoretan program kerja di orgninsi perangkat daerah (OPD) itu ada tata caranya.

“Kalau mau coret silahkan saja, sejauh memenuhi mekanisme. Tapi ini kan masih wacana. Wacana yang diwacanakan oleh ketua DPRD yang tidak mengerti aturan keuangan. Itu bilang saya yang sampaikan begitu,”ucap Ishak

Meski Begitu, kata Ishak jika dilakukan pemangkasan atau tidak, seharusnya dibicarakan melalui alat kelengkapan dewan, dalam hal ini Badan Anggaran atau Banggar.

Ia menambahkan, persoalan pemangkasan itu untuk penghematan anggaran pemerintah, karena utang pemerintah provinsi (Pemprov) yang belum terbayar.

Ia menyebutkan,Terkait utang itu, harus dibayarkan per 31 Desember 2022 kemarin. Namun selama ini sisa utang yang belum dibayarkan tidak diketahui oleh DPRD.

“Karena itu menjadi penting untuk melihat berapa sisa utang yang belum dianggarkan di dalam APBD yang harus dianggarkan dalam APBD perubahan 2023 atau dianggarkan di APBD 2024. Itu yang kemudian Sekda dan OPD terkait untuk memberikan penjelasan,”terangnya.

Ia menyebutkan, utang Pemprov yang belum terbayarkan itu Rp368 miliar dari nilai total hutang sebasar Rp900 miliar.

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ASPIRASI NEWS

ADVERTORIAL

ASPIRASI SOFIFI

ASPIRASI TERNATE

ADVERTORIAL