TERNATE, AM.com – Untuk menekan angka kemiskinan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, M. Al Yasin Ali meminta semua Wakil Kepala Daerah dan pimpinan Kementerian/Lembaga memperhatikan kondisi masyarakat.
“Saya meminta agar memperhatikan kondisi masyarakat serta mempunyai data kemiskinan ditiap-tiap wilayah, sehingga setiap program dan kebijakan yang diambil tepat sasaran,”ucap Wagub.
M. Al Yasin Ali pada saat membuka acara Rakor Penangulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Malut tahun 2023, di Sahid Hotel Ternate pada
Jumat (14/07/2023).
Wakil Gubernur Maluku Utara, M. Al Yasin Ali mengatakan, penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas Pemrov Malut dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2020-2024, dan tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6,19 persen.
“Saat ini tingkat kemiskinan Provinsi Maluku Utara 6,32 persen di tahun 2022 dan ditargetkan 6,25% di tahun 2023, ini merupakan target kita bersama.
“Untuk itu, Saya meminta dukungan dan kerja sama dari sudara-saudara (Wakil Bupati/Wakil Walikota dan Pimpinan K/L) agar saling bahu-membahu sehingga target kita bisa tercapai,”pintahnya.
Menurutnya, Rapat Koordinasi seperti ini sangat penting untuk dilakukan, hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.
Olehnya itu, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Malut dan TKPK Kabupaten/ Kota agar secara bersama-sama membicarakan pelaksanaan berbagai program pembangunan, khususnya masalah penanggulangan kemiskinan di daerah.
Melalui Rakor ini, diharapkan dapat meningkatkan program-program yang ditujukan kepada masyarakat miskin agar lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, masyarakat yang tidak terjangkau mampu mengakses kegiatan produktif yang bersifat formal, dan masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan dapat lebih diperhatikan dan dibantu sehingga kegiatan pembangunan dapat juga mereka rasakan manfaatnya.
Wagub yang juga selaku Ketua TKPK Malut menghimbau agar upaya pengentasan kemiskinan berjalan secara sinergis dan berkelanjutan, dilakukan melalui dua sisi secara terpadu yaitu sisi penghidupan masyarakat miskin maupun sisi produksinya.
Dari sisi penghidupan, terutama bagi masyarakat yang miskin kronis atau sulit keluar dari kemiskinan diperlukan upaya–upaya yang secara langsung membantu mereka untuk hidup layak, baik dari sisi pendapatan maupun akses terhadap berbagai pelayanan dasar.
Intervensi untuk pengembangan kualitas SDM keluarga miskin juga sangat diperlukan, agar dapat memutus mata rantai kemiskinan yang biasanya turun temurun.
Sementara dari sisi produksi, diupayakan agar kelompok pendapatan rendah dapat berpartisipasi dalam kegiatan produktif. Untuk itu, berbagai program penyediaan fasilitas berupa modal usaha dan peningkatan keterampilan penyediaan infrastruktur dasar untuk mendukung perkembangan usaha yang berskala mikro kecil.
Dengan demikian, kata Wagub, masyarakat miskin secara lambat laun akan dapat meningkatkan skala usahanya dan bermitra dengan pelaku usaha lainnya, sehingga mampu keluar dari garis kemiskinan.
