SOFIFI, AM.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Malulu Utara, Zulkifli Hi. Umar menyoroti terkait dengan utang yang membengkak di Rumah Sakit Umum Chasan Boesoirie (RUSD CB) Ternate, dan utang kepada pihak ketiga (rekanan), hingga aksi ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi )Pemprov) Malut tentang tuntutan pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP).
Pernyataan itu disampaikan Zulkifli dalam rapat paripurna penyampaian hasil Panitia Khusus (Pansus) atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) hubernur Maluku Utara, KH. Abdul Gani Kasuba, Selasa (30/05/2023).
Zulkifli Hi Umar mengungkapkan, pada Agustus Tahun 2022 lalu, perekonomian Maluku Utata pada Triwulan II tumbuh sebesar 27,74 persen dari Agustus 2021. Angka ini, Maluku Utara menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Dua kali berturut-turut tertinggi di Indonesia.
Namun belakangan ini sangat bertolak belakang dengan kondisi keuangan di Pemerintahan Provinsi Maluku Utara.
Zulkifli juga megatakan, sebelumnya gubernur Abdul Gani Kasuba sampai turun ke jalan hadapi massa aksi terkait dengan utang di RSUD CB Ternate yang memcapai Rp 48 miliar.
Bahkan, lanjut Zulkifli, dengan utang itu membuat Kimia Farma sampai menghentikan pengadaan obat di RSUD saat ini. Berakibat pada pasien terutamana masyarakat kecil harus menanggung biaya pengobatan sendiri di RSUD.
Tidak hanya itu, permasalahan berikut ada ASN yang melakukan aksi massa terkait pembayaran TTP empat sampai ada yang enam bulan.
“Utang pada pihak ketiga juga terakhir belum terselesaikan, kalau mencermati sesuai dengan kondisi keuangan Maluku Utara kita tidak dalam keadaan baik-baik saja,”ujarnya.
Oleh karena itu, kepada gubernur Abdul Gani Kasuba dengan sisa waktu masa janatan berakhir berapa bulan kedepan, agar serius untuk menyelesaikan problem- problem yang ada.
“Kemudian juga masalah utang BPJS yang berkepanjangan yang berdampak buruk pada masyarakat kita,”bebernya.
Politisi PKS itu juga meminta gubernur evaluasi tata kelola keuangan di Pemprov Maluku Utara.
“Saya minta kepada gubernur dan pak Sekda selaku kordinator untuk dapat mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah jangan sampai berimplikasi terhadap pengelolahan pemerintahan. Kami harap gubernur lebih serius untuk bisa mengevaluasi disisa waktu yang ada ini,”ungkapnya.
