SOFIFI, AM.com – Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara (Sekprov Malut) Samsuddin A. Kadir berharap adanya satu sistem antara Pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan yang kredibel, transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan.
Ini disampaikan Sekprov Malut saat membuka kegiatan Bimbingan teknik (Bimtek) Penatausahaan Keuangan Daerah dan Bendahara Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Nasional di Hotel Swiss Belinn Malang Sabtu (27/05/2023).
“Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah,”kata Sekprov Malut, Samsuddin A. Kadir dalam sambutannya.
Menurut orang nomor 3 di Pemprov Malut ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten pun juga menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan.
Sekprov mengatakan, Masalah utama yang sering terjadi di dalam administrasi keuangan adalah masalah pengambilan keputusan, kebijaksanaan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan perencanaan, akutansi, pelaksanaan, laporan pelaksanaan, dan pengawasan atas pengadaan dana disatu pihak serta penggunaan dana.
Dilain pihak, tujuan yang akan dicapai oleh administrasi keuangan negara adalah pertanggungjawaban, efisiensi, serta efektivitas dalam pengadaan dan penggunaan dana.
Oleh karena itu,Untuk melakukan pengelolaan keuangan yang kredibel, transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan.
“Perlu adanya pengelolaan keuangan yang transparan dalam satu sistem antara pemda, provinsi dan pusat dengan harapkan dapat terjadi konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran dan juga efisiensi serta efektifitas waktu,”katanya.
Mantan Pj. Bupati Halut ini berharap dengan Dilaksanakannya Kegiatan Bimtek ini diharapkan kepada peserta dapat menjadikan Bimtek Ini Suatu komitmen dan Tujuan Untuk Dapat Menjadi Lebih Baik Lagi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
