spot_imgspot_img

Antisipasi Ancaman, BPBD Malut Gelar Rakorda Penanggulangan Bencana

WEDA, AM.com – Dalam rangka menyiapkan strategi penguatan koordinasi, sinergitas dan keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana sekaligus penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kebencanaan Kabupaten dan Kota, maka BPBD Se-Provinsi Maluku Utara menggelar Rapat Koordinasi Daerah Penanggulangan Bencana (Rakorda – PB) di Kabupaten Halmahera Tengah.

Rakorda PB, BPBD Se-Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur (Wagub ) Maluku Utara, M. Al Yasin Ali, bertempat di Aula Hi. Salahuddin Bin Talabuddin Kabupaten Halmahera Tengah pada Rabu ( 17 /05/ 2023).

Dalam sambutannya, Wagub M. Al Yasin Ali menyampaikan, Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu daerah yang paling rawan risiko bencana di Indonesia. Risiko kerugiannya juga sangat besar, baik dalam jumlah korban maupun kerugian material.

Oleh karena itu Menurut Wagub, penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu, secara sistematis, dan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 harus dilaksanakan dengan penuh komitmen, penuh tanggung jawab. Semua tahapan harus dilaksanakan secara disiplin dan konsisten. Provinsi Maluku Utara harus menjadi daerah yang tangguh terhadap bencana.

“Berbagai kemungkinan risiko yang akan dihadapi itu, sebagai salah satu pilar utama penanggulangan bencana BPBD harus berbenah, budaya kerja yang harus siaga, antisipatif, responsif, adaptif, dan juga berorientasi pada pencegahan,”ujar orang nomor dua Provinsi Maluku Utara ini.

Selain itu, lanjut Wagub, jalur evakuasi terus disiagakan, instrumen peringatan dini terus diupgrade dan aktif mengajak seluruh komponen agar semua program pembangunan berorientasi pada tangguh bencana sembari bangun sistem edukasi kebencanaan yang berkelanjutan.

Hal senada juga disampaikan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Aser Tidore saat membacakan sambutan tertulis Penjabat Bupati Halteng. Aser Tidore mengatakan bahwa perubahan regulasi penanggulangan bencana daerah secara nasional merubah paradigma responsif ke preventif.

“Artinya kalau dulu kita melakukan penanganan bencana nanti ketika terjadi bencana, tetapi sekarang kita telah memulai dari tahapan pra bencana yakni pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana,”ucap Aser Tidore.

Sementara itu, Kepala pelaksana BPBD Provinsi Fehby Alting, menyatakan, urusan penanggulangan bencana merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang jenis dan mutu pelayanannya diatur dalam bentuk SPM.

Dikatakan Fehby ,Pemerintah Daerah wajib membentuk kelembagaan dan menyediakan alokasi anggaran untuk memenuhi pemenuhan SPM yang telah ditentukan.

“Untuk itu, kami sangat mengharapkan BPBD Kabupaten dan Kota agar dapat melakukan inovasi-inovasi guna menunjang penerapan SPM di daerahnya masing-masing,”harapnya.

Dekedar diketahui, Rakorda PB-BPBD yang dilaksanakan di Kabupaten Halmahera Tengah tahun ini mengusung tema “Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana” dan akan dilaksanakan selama 3 hari, pada Tanggal 17 hingga 19 Mei 2023 dengan peserta 60 orang terdiri dari BPBD Provinsi, Kabupaten/ Kota dan BPBD Kabupaten/Kota.

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ASPIRASI NEWS

ADVERTORIAL

ASPIRASI SOFIFI

ASPIRASI TERNATE

ADVERTORIAL