SOFIFI, AM.com – Adanya isu diskriminasi keberpihakan dalam realisasi APBD Provinsi Maluku Utara ke Kabupaten/Kota membuat anggota DPRD Malut, Abdul Malik Silia angkat bicara.

Politisi PKB ini meminta agar pimpinan DPRD membuka porsi APBD yang direalisasikan ke Kabupaten/Kota setiap tahun ke publik.

“Saya minta izin pimpinan untuk mengklarifikasi ini kepada publik demi perbaikan kita semua”,Kata Abdil Malik Silia saat paripurna penutupan masa sidang senin (15/05/2023).

Menurutnya, ada stakmen seolah- olah kita tidak berpihak kepada Kabupaten/Kota ada diskriminasi kepada Kabupaten/Kota tertentu padahal APBD Provinsi hampir semua Kabupaten/Kota terbagi merata, ada yang sebesar Rp20 miliar, ada mencapai Rp 23 miliar ada juga Rp10 miliar.

“Jadi mohon di klarifikasi ke publik sehingga kita tidak butuh pengakuan tapi jangan seolah- olah kita tidak pro rakyat,”ungkapnya.

Padahal, Kata Sekwil DPW PKB ini bahwa, apa yang sudah dilaksanakan sudah maksimal beda halnya dengan kalau ada makelar yang mungkin saja di Manopoli makelar selama ini.

“Kalau ada trebel di lapangan bukan salah kita tapi keberpihakan APBD di Kabupaten/Kota saya pikir sudah jelas,”tegasnya.