TERNATE, AM.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sudah mengusulkan dukungan anggaran pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024, kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut).

Meski begitu, hingga kini Pemprov Malut masih cuek untuk menindaklanjuti dengan melakukan pembahasan bersama Bawaslu dalam rangka searing anggaran dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

“Kita menunggu dari Pemda untuk kita melakukan pembahasan”,Kata Ketua Bawaslu Malut Masita Nawawi Gani saat ditemui Jumat (5/5/2023).

Diakui Masita rancangan anggaran sudah disampaikan Rp 112 miliar untuk seluruhnya termasuk Kabupaten/Kota.

Sementara untuk Provinsi hanya sekitar Rp 38 Miliar.

Menurutnya, saat ini hanya menunggu untuk pembahasan bersama Pemda karena Pemilu 2024 searing anggaran sehingga item mana yang dibiayai Provinsi dan mana kemudian dibiayai Kabupaten/Kota jangan sampai terjadi dabel anggaran.

“Kami hanya menunggu undangan dari Pemda karena informasi yang kami dapatkan Pemprov akan akan mengundang Pemda Kabupaten/Kota,”tandasnya.