spot_imgspot_img

Bupati Kepsul Paparkan Realisasi Anggaran Pemda Sula Tahun 2022

Reporter : Darwin Teapon

SANANA, AM.com – Bupati Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus didampingi Wakil Bupati Kepulauan Sula, M. Saleh Marasabessy bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2022 pada Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula pada Rabu (05/03/2023) kemarin.

Dalam laporannya Fifian menyebutkan, untuk memenuhi kebutuhan berbagai program prioritas, pada APBD Tahun 2022 ditetapkan pendapatan daerah sebesar Rp804,603 miliar. Dari total jumlah target pendapatan daerah tahun 2022 tersebut, realisasi sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp.738,997 Milyar atau 91,84 Persen. Kamis (06/04/2023)

Adapun realisasi pendapatan, meliputi:

Pertama, Pendapatan Asli Daerah atau PAD ditetapkan sebesar Rp 30,957 miliar realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 22,198 atau 71,70%.

Kedua, Pendapatan transfer pada Tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 752,126 milyar realiisasi sampai akhir tahun sebesar Rp 716,799 milyar atau 95,30%.

Ketiga, Belanja Daerah untuk Tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 863,694 milyar realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 736,509 miliar atau mencapai 85,27%.

Keempat, jumlah belanja opersional yang ditargetkan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp 597,663 milyar realisasi sampai akhir tahun adalah sebesar Rp 554,103 miliar atau mencapai 92,71%.

Kelima, Belanja model tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 144,015 milyar dengan realisasi anggaran sebesar Rp 130,550 milyar atau mencapai 90,65%.

Keenam, Sedangkan penerimaan pembiayaan untuk tahun anggaran 2022 di tetapkan sebesar Rp 61,590 Milyar, realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 61,509 Milyar atau mencapai 100%.

Sementara, Ketua DPRD Kepulauan Sula, Sinario Thes dalam sambutannya menyampaikan, secara konstitusional LKPJ harus disampaikan Kepala Daerah setelah berakhirnya tahun anggaran, kewajiban tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 69 ayat 1 undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah.

    “Bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, laporan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah,”pungkasnya.

    spot_imgspot_img
    spot_imgspot_img
    spot_imgspot_img
    spot_imgspot_img
    spot_imgspot_img

    ASPIRASI NEWS

    ADVERTORIAL

    ASPIRASI SOFIFI

    ASPIRASI TERNATE

    ADVERTORIAL