SOFIFI, AM.com – Wakil gubernur provinsi Maluku Utara (Wagub Malut), M. Al Yasin Ali menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala Daerah akhir tahun anggaran 2022.
Dalam laporan LKPJ pada rapat Paripurna ke-16 masa persidangan ke-2 yang dipimpin ketua DPRD Kuntu Daud didampingi wakil ketua M. Abusama di Kantor DPRD.
Wagub mengungkapkan, dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban konstitusional, penyampaian LKPJ Tahun anggaran 2022 yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan selama tahun anggaran yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD ini.
Mantan Bupati Halteng ini menambahkan, LKPJ ini dilaporkan juga hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Provinsi Maluku Utara.
Disebutkan, terdapat 142 Program yang dilaksankan oleh Perangkat Daerah sesuai urusannya masing-masing, serta 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan yang melekat pada semua Perangkat Daerah.
“Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara lebih rinci diuraikan menurut perangkat daerah dan unit perangkat daerah serta program sampai kepada sub kegiatan telah disajikan dalam lampiran LKPJ yang disampaikan ini,”sambungnya.
Wagub mengklaim, Pada LKPJ ini juga disampaikan Kebijakan strategis yang diambil sepanjang tahun 2022. Terdapat 575 Keputusan Kepala Daerah serta 53 Peraturan Kepala Daerah.
“Tahun ini juga, Daerah telah menetapkan 12 Peraturan Daerah dalam rangka menjawab tantangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat,”urainya.
Orang nomor dua di Pemprov Malut ini menjelaskan, Capaian pembangunan tahun 2022 terhadap capaian tahun 2021 memperlihatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dari 68,76 menjadi 69,47 tahun 2022,
atau naik sebanyak 0,71 point.
Selain itu, tingkat Kemiskinan menurun dari 6,32 persen menjadi 6,23 persen atau turun 0,15 point. Laju Pertumbuhan Ekonomi naik dari 16,4 persen menjadi 22,94 persen.
Sementara untuk tingkat pengangguran terbuka
turun dari 4,71 persen menjadi 3,98 persen atau
turun 0,73 poin.
Dikatakan Wagub, untuk Pendapatan Perkapita meningkat dari 25,1 juta rupiah perkapita menjadi 30,51 juta rupiah perkapita, atau naik 5,41 juta rupiah perkapita. Untuk indikator ketimpangan, mengalami kenaikan 0,009 point. Jika dibandingkan capaian dengan target rencana tahun 2022, maka realisasi memperlihatkan pencapaian yang positif.
Lebih lanjut dijelaskan,Terdapat Lima indikator makro dapat melebihi target, akan tetapi untuk Rasio kini tidak mencapai target, atau naik 105,5 persen, yang menandakan naiknya ketimpangan pendapatan.
Menurutnya, Dalam LKPJ ini disajikan indikator kinerja utama, yang merupakan ukuran keberhasilan pembangunan daerah berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sesuai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara.
Disebutkan,berdasarkan data realisasi keuangan Pendapatan Daerah yang dirancang sebesar Rp3,54 Triliun lebih, terealisasi sebesar Rp. 2,96 Triliun lebih atau 83,52 persen.
Wagub mengaku, Pendapatan tersebut terdiri PAD yang mampu direalisasikan 85,05 persen dari target. Pendapatan Transfer yang terdiri dari DAU, DAK dan DBH terealisasi 99,77 persen dari target.
Sementara Pendapatan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah masih jauh dari target, sehingga membutuhkan upaya-upaya yang lebih strategis. Selanjutnya, Belanja Daerah pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 3,069 Triliun atau 76,63 persen.
“Belanja Daerah diuraikan dalam 144 program dan non program yang dilaksanakan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan,”bebernya.
Wagub mengatakan, Dari sisi Pembiayaan Daerah, Penerimaan pembiayaan hanya terealisasi sebesar Rp. 137 Miliar lebih yang terdiri dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya dan penerimaam pinjaman daerah atas pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan.
“Pengeluaran pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp. 46 Miliar lebih. Dengan demikian pembiayaan netto menjadi sebesar Rp 90 Miliar lebih,”pungkasnya.
