spot_imgspot_img

Wagub Malut Tegaskan Jaksa Harus Mengawal Keadilan bagi Perempuan dan Anak

SOFIFI, AM.com – Wakil Gubernur Maluku Utara, M. Al Yasin Ali Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini jaksa memegang peran penting untuk mengawal dan memastikan pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak.

Pernyataan ini disampaikan Wagub saat membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi Aparat Penegak Hukum (APH) Kabupaten/kota se-Maluku Utara dengan tema “Penanganan Terhadap Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum” bertempat di Ball Room Bela Hotel, Selasa (07/03/2023).

Wagub menyampaikan, Fenomena eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia cukup sering menjadi sorotan media. Hal ini kata Wagub, Berbagai pihak mensinyalir bahwa faktor ekonomi, sosial, dan budaya merupakan penyebab utama terjadinya situasi tersebut.

Menurut Wagub, Ditinjau dari perspektif hukum, fenomena ini dapat diduga muncul karena minimnya ketentuan-ketentuan yang memuat perlindungan hukum yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan.

“tidak konsistennya implementasi terhadap peraturan tersebut oleh pemerintah, atau kurang seriusnya proses penegakan hukum ketika terjadi kasus-kasus eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak,”ucapnya.

Orang nomor dua di Malut ini juga menambahkan, dalam sistem peradilan pidana terpadu, jaksa memegang peran penting untuk mengawal dan memastikan pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak.

Menurutnya, Pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan peran dan kedudukannya dalam perkara pidana, asas nondiskriminasi, asas pelindungan, perkembangan tindak pidana dan hukum acara pidana, termasuk penyalahgunaan ataupun pemanfaatan teknologi informasi, konvensi internasional, serta aspek hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak hanya itu,Wagub mengungkapkan, penanganan perkara pidana yang melibatkan Perempuan dan Anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman tuntutan pidana perkara tindak pidana, standar operasional penanganan perkara tindak pidana.

“Saya berharap adanya pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana,”harap Wagub.

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ASPIRASI NEWS

ADVERTORIAL

ASPIRASI SOFIFI

ASPIRASI TERNATE

ADVERTORIAL