spot_imgspot_img

Naik 396 Kasus, DPPPA Harap Komitmen APH Dalam Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak

SOFIFI, AM.com – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Maluku Utara mencatat kasus kekerasan dari tahun ke tahun naik drastis.

Untuk itu, dalam Rapat kordinasi bersaama Aparat Penegak Hukum (APH) Se Provinsi Maluku Utara penanganan terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. DPPPA Malut Harap ada kesepakatan bersama dalam penanganan atau pelayanan hukum perempuan dan anak korban kekerasan.

Kepala Dinas PPPA Provinsi Maluku Utara, Musrifah Alhadar dalam laporannya menuturkan, Rakor kali ini merupakan fasilitasi bagi APH Se Provinsi Maluku Utara dan berbagai stakholder yang terlibat dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan yang terdiri dari berbagai unsur diantaranya kepolisian,kejaksaan,pengadilan, Peradi,Kanwil hukum dan HAM

kegiatan ini ,Menurutnya, merupakan upaya salah satu langka dalam melaksanakan arahan Presiden RI pada rapat terbatas 9 Januari 2020 terkait upaya -upaya penurunan kekerasan pada perempuan dan anak salah satunya adalah melakukan reformasi besar- besaran pada Manajemen penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Dengan membentuk layanan one stop services, agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat , terintegrasi dan lebih komprehenship. serta melaksanakan proses penagak hukum yang memberikan efek cerah dan berikan layanan pendampingan bantuan hukum,” ujar Musrifah di Grand Dafam Hotel, Selasa (07/03/2023).

Musrifah menyebutkan, sesuai data Sistem Informsi Perlindungan Perempuan dan Anak ( SIMFONI-PPA) Maluku Utara Tahun 2022 mencatat kanaikan kasus kekerasan pada perempuan dan anak dari Tahun sebelumnya , dimana pada Tahun 2021 tercatat 290 kasus,sedangkan pada Tahun 2022 sebanyak 396 kasus dengan jumlah korban sebanyak 432, diantaranya 218 korban anak perempuan , 40 korban anak laki-laki dan 169 diantaranya adalah korban perempuan dewasa.

Sementara data pelayanan oleh UPTD Provinsi Malut Tahun 2022 terdapat 69 kasus yang masuk dan membutuhkan layanan UPTD PPA,baik layanan penjangkauan , pendampingan,mediasi hingga fasilitasi korban untuk mendapatkan layanan lainnya seperti”kesehatan, pendidikan dan catatan kependudukan”.

Selanjutnya pada tahun 2022 terdapat 7 kasus yang memerlukan layanan rumah perlindungan, 15 kasus memerlukan layanan pendampingan hukum,2 kasus mebutuhkan layanan mediasi, 32 layanan psikolog dan 23 layanan korban yang difasilitasi untuk mendapatkan layanan lainnya, seperti ,kesehatan, pendidikan, pemulangan,reintegrasi, dan terkait pencatatan kependudukan”,Bebernya.

Musrifah menambahkan, Dalam proses pemberian layanan,beberapa hal yang dikakukan UPTD PPA diantaranya. “Pendampingan dilakukan setiap saat diluar jam kerja, oncall, serta fast respon pelayanan yang langsung bisa dijangkau,”katanya.

Namun kata Musrifah, dalam proses layanan pendampingan korban terkendala pada proses hukum,beberapa kendala yang ditemui di lapangan seperti lamanya proses hukum, yang berakibat pada korban yang berubah keterangan karena banyak tekanan yang masuk sembari menunggu proses hukum, terjadinya perdamaian secara kekeluargaab dan pencabutan laporan.

Oleh karena itu, melalui kesempatan Rakor ini APH “Hasil yang ingin kami capai adalah adanya kesepakatan bersama dalam penanganan atau pelayanan hukum perempuan dan anak korban kekerasan secara terkoordinasi , terintegrasi dan lebih komorehenship dan memberikan efek jera kepada pelaku”,Tegasnya.

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ASPIRASI NEWS

ADVERTORIAL

ASPIRASI SOFIFI

ASPIRASI TERNATE

ADVERTORIAL