spot_imgspot_img

Hasil Pengawasan DLH Malut Bakal Direkomendasikan Ke KLHK dan Kementerian ESDM

Kepala Bidang (Kabid) Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup (PPLH), Wajihuddin Fabanyo.


SOFIFI, AM.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Maluku Utara (Malut) memastikan hasil evaluasi Pengawasan Tidak Langsung Terhadap Laporan Rencana Pengelolahan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi perusahaan yang tidak patuh dalam pengolahan lingkungan akan direkomendasikan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) RI.

Kepala Dinas DLH Provinsi Maluku Utara, Facruddin Tukuboya melalui Kepala Bidang (Kabid) Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup (PPLH), Wajihuddin Fabanyo menuturkan,kegiatan pengawasan tidak langsung terhadap Laporan Rencana Pengelolahan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) adalah bagaimana mengevaluasi pelaku usaha per semester.

Wajihuddin menambahkan, pelaku usaha dikenakan kewajiban pelaporan Kegiatan yang dilakukan merupakan pengawasan tidak langsung.

“Pengawasan ini kami melihat laporan yang dilakukan pelaku usaha yang dilakukan perusahan – perusahan terkait kemudian nanti dari pelaporan itu pasti tindaklanjuti dengan lakukan pengawasan kesesuaian apa tidak kemudian nanti kita sampaikan dengan masing-masing pelaku usaha dengan keadaan yang ada di lapangan”,Katanya.

Wajihuddin menjelaskan, dari kegiatan pengawasan tidak langsung tersebut nantinya dibentuk tim dan dalam satu tim terdapat beberapa pelaku usaha.

“Ini pengawasan yang dilakukan tidak langsung nanti ada pembentukan tim, yang menempatkan masing-Masing tim membawahi beberapa pelaku usaha untuk mengevaluasi pelaporan yang ada,”ujarnya.

Selanjutnya, Kata dia, Nantinya dari hasil Rencana
Pemantauan Lingkungan (RPL) sesuai arahan dari kadis DLH akan direkomendasikan ke KLHK dan Kementrian ESDM

“Karena selama ini ESDM mengawasi
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) baru perusahan itu bisa melakukan oprasi nah itu kita rekomendasikan kita usul ke Kementrian bahwa harus ada kepatuhan dalam pengelolahan lingkungan hidup dulu,”ungkapnya.

Wajihuddin mengaku, jika dilihat dalam beberapa bulan Perusahan dalam pengolahan lingkungan kecenderungan tidak baik rekomendasi DLH untuk RKAB perusahan tersebut jangan diberikan.

“Kita lihat dalam enam bulan ada kecenderungan pengelolahan lingkungan hidup yang tidak bagus kalau boleh jangan dikasi RKAB karena dikasi RKAB dia beroprasi sementara dalam konteks lingkungan hidup masih harus dikelolah sehingga itu yang nanti kita rekomendasikan ke KLHK dan Kementrian ESDM,”tutupnya.

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ASPIRASI NEWS

ADVERTORIAL

ASPIRASI SOFIFI

ASPIRASI TERNATE

ADVERTORIAL