SOFIFI,AM.com – Ketersediaan air bersih sangat penting bagi kehidupan, sehingga pemerintah wajib hadir untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat, namun persoalan air bersih kini menjadi masalah di Maluku Utara khususnya di Kota Ternate.
Hal ini kemudian diinisiasi oleh Biro Perekonomian Setda Provinsi Maluku Utara melakukan rapat koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD air minum, limbah dan sanitasi yang berlangsung di aula Yusmar Sofifi, Kamis (7/12/2022).
“Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya yakni terjun langsung ke lapangan dan diskusi dengan beberapa stakeholder, sehingga dengan kegiatan ini kita bisa merumuskan usulan format kebijakan kepada sekertaris daerah untuk Gubernur Maluku Utara,” kata Kepala Biro Perekonomian Setda Malut, Marwan Polisiri.
Menurutnya, persoalan kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum perlu dirumuskan dengan baik, sehingga persoalan air minum, limbah dan sanitasi bisa diselesaikan.
“Makanya dalam kegiatan ini kita juga bahas persoalan ketentuan tarif batas atas dan tarif batas bawah, sehingga PDAM dapat sehat dan mandiri,” jelasnya.
Marwan bilang, PDAM di Provinsi Maluku Utara masih dinilai belum sehat oleh pemerintah pusat, terkecuali PDAM Halmahera Selatan, karena rata rata belum bisa mandiri dan pelayanan belum maksimal.
“PDAM Kota Ternate sebenarnya sudah sehat karena banyak pelanggan sehingga dapat mandiri namun satu tahun terakhir ini terdapat masalah juga tidak memasukkan laporan sehingga oleh pusat dicoret dan disebut sakit,” ungkapnya.
Selain itu, turut hadir juga sebagai pembicara yakni Ketua Perhimpunan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Maluku Utara, Ansar Gunawan dan Asisten II Gubernur Bidang Ekonomi, Sri Haryati Hatari juga memaparkan persoalan air bersih.
Ansar Gunawan dalam paparannya membagi pengalaman sebagai Direktur PDAM Kota Tidore Kepulauan, di mana langkah berani perlu diambil guna terlayaninya masyarakat akan air bersih.
“Langkah langkah progresif ini perlu diambil meskipun ada resiko yang akan dihadapi, di Tidore itu saya buat trobosan dengan memasang meteran PAM namun airnya tidak ada pipa dan sumur, hal ini sengaja dilakukan agar ada perhatian pemerintah pusat untuk bisa melengkapi infrastruktur yang kurang itu,” ungkap lelaki yang sering disapa Ko Anca ini.
Menurutnya, setelah langkah itu pemerintah pusat lalu menaruh perhatian dengan membuat infrastruktur, sehingga saat ini di Kota Tidore bahkan di pemukiman dataran tinggi telah terlayani air bersih.
“Untuk persoalan air di Sofifi, kita harapkan agar pengelolaan air oleh dinas PUPR yang mengelola itu agar diserahkan kepada PDAM Kota Tidore Kepulauan supaya dapat dikelola secara profesional,” pintanya.
Sementara itu, Sri Hatary menyebutkan solusi atas persoalan air minum ini perlu adanya sinergi antar SKPD.
“Kegiatan seperti ini juga harus ada orang PUPR, karena mereka adalah OPD yang menyiapkan infrastruktur air bersih, olehnya itu kerja sama perlu ada,” ungkapnya.
Sri Hatary juga meminta agar setiap daerah kabupaten kota saling membantu dan bekerjasama sama dan hilangkan ego sektoral.
“Selain buat kebijakan yang solutif juga mari kita sama-sama kolaborasi dan turunkan ego sektoral untuk menyelesaikan persoalan air bersih,” pungkasnya.
