spot_imgspot_img

Kadis Dukcapil Malut Jelaskan 6 Dokumen Publik yang dapat Layanan Apostille

TERNATE,AM.com – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku Utara menggelar kegiatan Diseminasi Layanan Apostille dengan tema Apostille sebagai solusi efisiensi dalam legalisasi dokumen publik, yang berlangsung di Jati Hotel Ternate, Kamis (17/11/2022).

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadis Dukcapil) Burhan Mansur diminta untuk menjadi narasumber yang menjelaskan terkait dokumen publik yang dapat menggunakan layanan apostille.

Apostille merupakan pengesahan tanda tangan pejabat, pengesahan cap, dan atau segel resmi dalam suatu dokumen publik melalui pencocokan dengan spesimen melalui satu instansi, yaitu Kemenkumham selaku Competent Authority.

“Apostille adalah dokumen yang dilegalisir oleh Kemenkumham, kaitannya dengan dokumen Dukcapil, kita ketahui bahwa dokumen publik di Dukcapil ada sekitar 23 pelayanan, dan itu hanya 6 yang bisa di Apostille saja,” kata Burhan.

Menurutnya, dokumen yang di-apostille itu adalah dokumen kependudukan yang bersifat universal, yang juga berlaku di luar negeri sehingga harus dilegalisir oleh Kemenkumham, semuanya ada 6 yaitu akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan, akte perceraian, akta pengakuan anak dan akta pengesahan anak.

“Sedangkan yang lainnya tidak bisa seperti KTP dan KK itu hanya berlaku di Indonesia,” jelasnya.

Dilansir dari portal Kemenkumham portal.ahu.go.id, menyebutkan hadirnya layanan apostille dinilai mampu memangkas rantai birokrasi legalisasi dokumen menjadi satu langkah ini adalah hasil dari disahkannya Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Apostille) melalui pengundangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 pada tanggal 5 Januari 2021, dan bergabungnya Indonesia menjadi negara Konvensi Apostille pada tanggal 5 Oktober 2021.

Keberhasilan Indonesia mengaksesi Konvensi Apostille ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mengkaji manfaat konvensi-konvensi lain di bawah naungan Hague Conference on Private International Law (HCCH) sebagai organisasi internasional yang menjadi melting pot dari sistem-sistem hukum yang berbeda untuk mengembangkan dan menyusun instrumen hukum dalam rangka unifikasi dan harmonisasi hukum perdata internasional. Selain itu juga diharapkan dapat mendukung langkah Indonesia menjadi key player dalam pengembangan hukum perdata internasional untuk menjawab tantangan dan kebutuhan global.

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ASPIRASI NEWS

ADVERTORIAL

ASPIRASI SOFIFI

ASPIRASI TERNATE

ADVERTORIAL