Reporter: Nai Am
SANANA,AM.com-Badan Pusat Statistik Kepulauan Sula (BPS Kepsul) menggelar kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) Tahun 2022, bertempat di Istana Daerah (Isda) Desa Fagudu, Kecamatan Sanana. Selasa, (20/9/2022).
Kepala BPS Kepsul, Ridwan saat dikonfirmasi aspirasimalut.com via telepon seluler berharap, kedepannya masyarakat dapat mendukung kegiatan yang dilakukan.
“Kegiatan yang dilakukan berjalan dengan lancar. Kami berharap, masyarakat dapat mendukung kegiatan ini dengan memberikan informasi yang sebenar-benarnya tentang kondisi dan keadaan keluarga masing-masing,” ungkap Ridwan.
Karena menurutnya, kegiatan ini menjangkau seluruh masyarakat. Sehingga partisipasi aktif dari masyarakat, dapat dihasilkan data yang berkualitas.
“Secara formal, nanti ada surat edaran yang ditujukan kepada Camat, Lurah/Desa, supaya bisa mendukung acara ini dan dapat terlaksana dengan lancar,” ujarnya.
Selain itu, Kepala BPS pun mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang turut memfasilitasi.
“Terima kasih kami ucapkan kepada Pemerintah Daerah yang sudah memfasilitasi, terutama Pak Wakil Bupati yang sudah menyatakan dukungan,” ucapnya.
Terpisah, Bupati Kepsul, Fifian Adeningsi Mus dalam sambutannya yang disampaikan oleh Wakil Bupati (Wabub), M. Saleh Marasabessy menjelaskan, REGSOSEK merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan satu data Indonesia yang membantu pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia.
“Sesuai dengan pidato Presiden Republik Indonesia tanggal, 16 Agustus 2022 dalam Amandemen RUU APBN Tahun Anggaran 2023 tentang Reformasi Program Perlindungan Sosial,” ucapnya.
Hal ini diarahkan pada perbaikan basis data penerima, melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, maka strategi percepatan kemiskinan ekstrem wajib melalui kolaborasi intervensi, yang dipertajam oleh basis data untuk ketepatan target disertai upaya percepatan yang harus melibatkan sektor swasta untuk berperan aktif sebagai pihak yang bertangung jawab terhadap produk kelompok miskin ekstrem.
“Dari pendataan awal REGSOSEK, yaitu menyediakan sistem dan basis data seluruh penduduk, yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya,” ungkap dia.
Hingga tingkat desa/kelurahan by name by address, yang pada akhirnya, akan menjadi basis data dalam pemberian bantuan perlindungan sosial bagi seluruh Kementerian/Lembaga, dan juga bagi daerah, karena basis data ini juga nantinya akan diserahkan oleh Tim REGSOSEK Pusat ke Daerah.
Mengingat pentingnya Pendataan awal REGSOSEK serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kepulauan Sula, Wabub meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait untuk membantu pelaksanaan pendataan awal REGSOSEK.
“Maka saya minta agar OPD di Kepulauan Sula, khususnya yang ada keterkaitan, agar membantu pelaksanaan lapangan pendataan awal REGSOSEK,” ungkapnya.
Dia juga meminta penguatan peran dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Pelaksanaan program REGSOSEK harus terkoordinasi dan bersinergi dengan baik.Melalui persamaan persepsi yang melahirkan sinkronisasi idealisme/mindset yang balance.
“Saya berharap, rapat koordinasi ini bukan hanya pertemuan seremonial, akan tetapi bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir untuk selalu lebih meningkat kesadaran akan tanggung jawab dalam mengemban tugas yang diberikan,” tegasnya mengakhiri. (Am)
