BBM Naik, Rakyat Kecil Tercekik

Oleh: Wiranto Fihri

Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan alasan harga BBM subsidi saat ini telah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah tega mengambil kebijakan pahit untuk rakyat di tengah anjloknya harga minyak dunia. Padahal belum lama Pemerintah sudah menaikkan harga sejumlah BBM seperti Pertamax, Pertamax Turbo dan Solar Dex. Pemerintah beralasan subsidi BBM sebesar Rp 502 Triliun sudah membebani APBN.

Kenaikkan BBM tentu saja memiliki dampak secara langsung terhadap harga pangan, harga kebutuhan pokok lainnya, hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

Dampak tersebut sebenarnya sangat logis dan dapat diprediksi, karena BBM adalah sumber energi. Misalnya di sektor pangan, BBM digunakan untuk transportasi ketika mendistribusikan pangan dari satu daerah ke daerah yang lain.

Jika BBM naik, biaya transportasi otomatis naik dan pastinya akan berdampak pada harga bahan pangan. Kemudian di sektor industri, kenaikan BBM bisa memicu terjadinya PHK besar-besaran, kenaikan BBM akan membuat biaya produksi membengkak sehingga beban biaya pabrik akan bertambah. Khususnya industri manufaktur, pertanian dan petrokimia.

Apa pemerintah pura-pura tidak tahu bahwa naiknya BBM akan memicu kenaikan kebutuhan pokok dan dasar yang lain. Padahal rakyat juga akan di serang dengan berbagai kebijakan yang tidak memihak rakyat.

Pemerintah, melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani, berencana mengubah skema dana pensiun yang dipandang menjadi beban negara. Pemerintah pun sudah bulat mulai tahun depan akan menghapus pegawai non aparatur sipil negara atau non ASN alias honorer. Kebijakan ini bakal dirasakan pahit oleh rakyat. Apalagi sebelumnya Pemerintah juga menaikkan iuran BPJS.

Ragam kebijakan di atas pastinya akan dirasakan sebagai tambahan penderitaan rakyat. Pasalnya, selama ini mereka sudah terjepit oleh beragam kenaikan harga kebutuhan pokok. Apalagi kenaikan harga BBM akan mendorong kenaikan berbagai barang dan jasa, otomatis hidup rakyat semakin nelangsa.

Sungguh, kebijakan menaikkan harga BBM adalah kebijakan atau perbuatan melawan hukum dan mencekik rakyat. Negara dilarang berlepas tangan atas Pemenuhan hak setiap warganegara Indonesia. Pemenuhan BBM yang murah adalah hak rakyat dan menjadi tanggung jawab negara secara mutlak untuk memenuhinya, termasuk terpenuhinya hak atas sumber energi untuk dapat hidup dan mempertahankan kehidupannya.

Sehingga, pemenuhan BBM yang murah sebagai sebuah tanggung jawab negara yang harus dipikul oleh Pemerintah, maka tidak pantas jika tanggung jawab itu beralih kata dan makna menjadi subsidi, yang definisinya adalah bantuan. Bukankah, pemerintah berkewajiban untuk turut campur tangan ditengah-tengah kesulitan masyarakat kecil terhadap segala kebutuhan dasarnya, termasuk menyediakan BBM, listrik, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

Sesungguhnya, Istilah subsidi telah mengaburkan kewajiban negara yang dipimpin oleh Pemerintah. Sebagaimana telah diamanatkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yang berbunyi : “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Pasal 3 huruf f Undang-Undang No 30/2007 Tentang Energi mengamanatkan bahwa “Pengelolaan energi ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat tidak mampu dan/atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi, guna mewujudkan kesejahteraan.”

Melepaskan tanggung jawab dapat dinilai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad).

Mengurus negara memang bukan pekerjaan mudah. Namun, menganggap hak rakyat untuk mendapatkan subsidi sebagai beban adalah keterlaluan. Negara yang memandang rakyat sebagai beban hakikatnya adalah negara yang gagal.

Anehnya, ini bertolak belakang dengan kebijakan Pemerintah terkait urusan pembangunan. Di tengah beragam krisis ekonomi yang menimpa rakyat, rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlanjut. Padahal pembangunan IKN menelan biaya Rp 486 Triliun. Sebesar 20 persennya diambil dari APBN atau sekitar Rp 97 Triliun.

Pembangunan infrastruktur banyak yang mangkrak. Ada juga yang membengkak pembiayaannya. Namun, Pemerintah tetap ngotot minta dilanjutkan. Pembangunan jalur Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung mulanya diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun dan haram menggunakan duit APBN. Kini biaya proyek tersebut menjadi Rp 114,24 triliun alias membengkak Rp 27,09 triliun. Dana sebesar itu tentu tak sedikit. Pemerintah Cina meminta agar Pemerintah Indonesia turut membantu pembiayaan tersebut. Belum lagi pembangunan infrastruktur yang dibangun dengan biaya triliunan rupiah malahan tidak bermanfaat untuk banyak orang.

sekalipun esok langit akan runtuh atau dunia akan musnah, keadilan harus tetap ditegakkan. (fiat justitia pereat mundus)

spot_imgspot_img

ADVERTORIAL

ASPIRASI NEWS

ASPIRASI TERNATE

POLMAS

NASIONAL

DUNIA