SOFIFI,AM.com – Merespon kenaikan harga BBM yang baru berlaku beberapa hari ini, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara melakukan pengawasan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang menyalurkan BBM bersubsidi ke nelayan.

Hal ini guna menjaga kestabilan pasokan BBM di pelabuhan perikanan, dengan mempersepsikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas).

“Satgas ini direncanakan untuk memantau dan memastikan ketersediaan BBM yang masuk di pelabuhan perikanan tangkap di 10 kabupaten kota di Maluku Utara,” ungkap Kepala DKP Malut, Abdullah Assegaf saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (7/9/2022).

Menurutnya, DKP Malut sudah berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas).

“Itu merupakan langkah dan kebijakan yang harus dilakukan. Karena itu, ia sudah koordinasikan dengan Kepala Disperindag untuk membuat Satgas Pengawasan BBM ditingkat pelabuhan perikanan,” katanya.

Abdullah bilang, hal tersebut perlu dilakukan  dengan adanya kenaikan i BBM, tersalur pada tempatnya. Sehingga kalau diperuntukan untuk nelayan maka tidak boleh didistribusikan ke tempat lain.

“Jangan lagi ada distribusi yang tidak tepat sasaran, sebab kadang kala ada di dalam pelabuhan tapi karena sudah dicukupi kebutuhan nelayan, mereka abaikan dan mereka jual ke luar ini yang kami akan awasi melalui satgas,” tegasnya.

Saat ini untuk BBM bersubsidi di SPBN sudah dicukupi di pelabuhan-pelabuhan perikanan, diantaranya pelabuhan yang ada di Goto Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Desa Panambuang, Kabupaten Halmahera Selatan, Kelurahan Dufa- Dufa, Kota Ternate kemudian pelabuhan yang ada di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara.

Lanjut Abdullah Assegaf menambahkan, meski saat ini dengan adanya kenaikan harga BBM, dirinya tak mau ikut campur soal harga ikan di pasaran.

“Soal harga tergantung nelayan, mau naik atau tidak solusi terbaiknya ada di mereka. Dan sudah pasti secara otomatis, dengan kenaikan BBM, pastinya harga ikan akan ikut naik,” ungkapnya.