Halbar Komitmen jadi Penyangga Ibukota Sofifi, Apa Kabar Pemkot Tikep dan Pemprov Malut?

SOFIFI,AM.com – Wacana terkait memajukan Ibu Kota Sofifi kian santer terdengar, komunitas bacarita Sofifi kembali menggelar diskusi publik dengan tema “Bangga Maluku Utara Bangga Sofifi, Peta Jalan Ternate ke Pemekaran (DOB) Sofifi” yang berlangsung di RTH Sofifi, Rabu (31/8/2022) malam.

Diskusi kali ini menghadirkan Ekonom kawakan Universitas Khairun Ternate, DR Muhktar A Adam, Kepala Biro Perekonomian Setda Malut, DR Marwan Polisiri, Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat, Sonny Balacai dan tokoh pemekaran Provinsi Maluku Utara, Basri Salama dan dihadiri oleh para tokoh dari daratan Oba.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat telah menegaskan komitmennya, dengan merancang sejumlah skema pembangunan yang dapat menopang ibukota Sofifi, lalu apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sebagai yang punya wilayah administratif dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang bermarkas di  Sofifi.

Mukhtar A Adam memberikan pandangan terkait pengembangan perekonomian dengan meletakkan Sofifi sebagai episentrum yang menggerakkan perekonomian di Pulau Halmahera.

“Orang yang menghuni daratan Pulau Halmahera ini ada 800 ribu jiwa, sehingga keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan Sofifi akan menjadi motor penggerak pembangunan di Pulau Halmahera,” ungkapnya.

Menurutnya, skema paling rasional adalah dengan mengalokasikan 30 persen dari APBD Provinsi Maluku Utara dan 25 persen dari APBD Kota Tidore Kepulauan.

“Kita kawal supaya ada Perda yang mengatur soal itu, sehingga jika tidak diberikan DOB maka kedua pemerintah ini wajib mengalokasikan anggaran tersebut ke Sofifi, skema ini baru berhenti ketika ada DOB, ini nilai tawar yang harus dinegosiasikan dengan pemerintah,” ungkapnya.

Basri Salama mengulik soal sejarah pembentukan provinsi, yang menyebutkan Sofifi disebutkan dalam undang undang hanya sebagai tempat dan tidak langsung menyebutkan Kota Sofifi.

“Dulu kalau Tidore duluan terbentuk maka Ibu Kota bukan Sofifi tapi Tidore, tapi kenapa hingga saat ini belum juga Sofifi dijadikan DOB? saya menyoroti soal gerakan perjuangan DOB Sofifi yang menurut saya belum kokoh sehingga cepat dipatahkan,” ungkap mantan anggota DPD RI ini.

Menurutnya, gerakan seperti ini harus terstruktur dalam satu tujuan yaitu hanya DOB, tidak boleh dicampur adukkan dengan kepentingan yang lain.

“Faktanya yang saya amati penyebab gerakan ini selalu mandek karena dalam perjuangan ini sudah berhembus siapa yang bakal menjadi walikota Sofifi dan anggota DPRD kedepannya, ini yang melemahkan gerakan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat Sonny Balacai meneguhkan komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat untuk mendukung Sofifi.

“Komitmen Halbar sebagai daerah penyangga sudah ditunjukkan dengan menyediakan ratusan hektar untuk pengembangan Ibu Kota Sofifi, kami juga merancang rest area di Sidongoli guna menjadi wilayah entry poin Sofifi,” ungkapnya.

Marwan Polisiri dalam kesempatan itu menyebutkan, pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menunjukkan keberpihakan pembangunan di Sofifi.

“Pemerintah provinsi telah mengalokasikan 200 sampai 300 miliar di Oba Utara dalam rangka menyukseskan STQ Nasional tahun 2021, yang pembangunannya dapat dirasakan saat ini,” ungkapnya.

Marwan menyebutkan, apa yang didiskusikan pada malam ini akan menjadi bahan untuk disampaikan kepada Gubernur Maluku Utara, KH Abdul Ghani Kasuba sebagai atasan.

Sesi tanya jawab menjadi sangat menarik dan konstruktif, karena disisi dengan curah gagasan untuk memajukan Sofifi sebagai ibukota yang setara dengan ibukota provinsi lain di Indonesia.

Panitia pelaksana mengungkapkan, kegiatan ini awalnya dirancang narasumber adalah Wali Kota Tidore Kepulauan, Capt Ali Ibrahim, Bupati Halmahera Barat James Uang, Sekda Malut, Samsudin A Kader, Kepala Bappeda Malut Salmin Djanidi, namun masih berhalangan hadir.

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ADVERTORIAL

ASPIRASI NEWS

ASPIRASI TERNATE

POLMAS

NASIONAL

DUNIA