spot_imgspot_img

Sofifi Kota di Halmahera, Jembatan Merangkai Malut Bangkit

oleh: DR. Mukhtar A Adam*

Terlepas dari debat pro kontra masa lalu atas penetapan ibukota dan ujung perdebatanya meletakan Sofifi sebagai ibukota Provinsi, telah menjadi kesepakatan konstitusi yang dituangkan dalam UU nomor 46 tahun 1999 TENTANG Pembentukan Provinsi Maluku Utara.

UU 46/1999 tidak hanya membentuk 1 Provinsi baru, tetapi menjadi solusi mengatasi 27 Provinsi di Indonesia setelah Indonesia dinyatakan kalah dalam jajak pendapat atas Provinsi Timur-Timur, yang berubah menjadi Negara Timur Leste, telah menjadi bagian penting dari percepatan pembentukan Provinsi Maluku Utara.

Maluku Utara juga tercatat sebagai Provinsi pertama yang dibentuk dalam pemekaran Provinsi yang saat ini telah terbentuk 34 Provinsi dan tambahan 3 Provinsi di Papua, sejak UU 46/1999 awal pemekaran daerah, memicu berbagai daerah di Indonesia melakukan upaya pemekaran wilayah, termasuk pemekaran kabupaten kota di Maluku Utara, dari Kabupaten Malut dan Halmahera tengah menjadi 10 kabupaten kota sampai saat ini.

Kota Tidore Kepulauan belum lahir sebagai daerah otonom, Sofifi sudah ditetapkan sebagai daerah otonom, berdasarkan Pasal dalam UU 46 tahun 1999 yang menetapkan Kota Sofifi, sebagai ibukota Provinsi Maluku Utara.

Kesialan yang sama terjadi ketika pembahasan pemekaran dalam UU nomor 1 tahun 2003 tentang pemekaran di Kabupaten Maluku Utara dan Halmahera Tengah yang dipecah menjadi beberapa daerah, dan cikal bakal lahirnya Kota Tidore Kepulauan, mengabaikan posisi Sofifi sebagai sebuah kota yang menjadi Ibukota Provinsi. Jauh lebih sial lagi Sofifi dimasukan dalam wilayah Kota Tikep, kesemrawutan perumusan pemekaran meninggalkan masalah yang membebani percepatan pembangunan Ibukota Provinsi

Jika mengikuti rezim orba UU nomor 5 tahun 1978, tentang Pemerintah Daerah maka posisi Kota Sofifi sebagai Kota administratif setara dengan kota Ternate, namun saat yang sama diterbitkan UU 22/1999 TENTANG Pemerintah Daerah, menghapus istilah Kota Administratif sehingga di tahun yang sama Ternate berubah menjadi Daerah Otonomi, sedangkan Sofifi belum menjadi perhatian.

Sofifi telah menjadi magnet bagi tumbuhnya kota baru, Sofifi telah menjadi sentral Halmahera, Sofifi telah membentuk keadaban baru dari jalan baru mendorong tumbuhnya Halmahera, karena itu Sofifi tidak cukup diletakan sebagai kawasan yang tak bertuan, Sofifi tak lagi punya posisi untuk negosiasi tidak membentuk kota, bukan hanya karena kebutuhan Sofifi tapi jauh lebih penting adalah kebutuhan Halmahera untuk tumbuh.

Di Halmahera ada 800 ribu jiwa lebih yang bermukim di tanah Halmahera, yang perlu dilayani dalam berbagai kebijakan pembangunan, tidak cukup dengan 4 ibukota Kabupaten yang ada di Halmahera perlu 1 kota sebagai pusat pergerakan tumbuhnya Pulau Halmahera.

Fenomena ini, melahirkan persepsi bahwa Kota Sofifi dapat dibentuk dengan Peraturan Pemerintah, dengan asumsi telah termuat dalam UU 46/1999, persepsi ini menjadi jebakan oleh karena dalam UUD 1945, pembentukan suatu daerah ditetapkan dengan UU, artinya UU 46/1999 ada pembentukan Provinsi Maluku Utara, bukan pembentukan Kota Sofifi walau dalam UU 46/99 telah menyebut Sofifi sebagai ibukota Provinsi, tidak serta Merta Sofifi dapat dinaikan statusnya sebagai daerah Otonom.

DPRD sebagai wakil rakyat, pemegang suara rakyat, wakililah rakyat di masing-masing kabupaten kota untuk memberi dukungan pembentuk DOB SOFIFI, sebagai Pusat Keadaban Kota baru bagi Maluku Utara, dan menjadi lokomotif pergerakan tumbuhnya Halmahera. Ayooo semua DPRD kabupaten kota suarakan DOB Sofifi untuk masa depan Halmahera bagi Malut yang terus bertumbuh.

Bangga Maluku Utara Bangga Sofifi, telah melahirkan kesadaran baru untuk bangkit masyarakat Maluku Utara, ini soal simbol sebuah Provinsi, sebagaimana Warga Sulsel bangga akan Makassar, Sulut dengan Manado, Papua dengan Jaya Pura, Jatim dengan Surabaya, Jabar dengan Bandung, maka Sofifi adalah kita, Sofifi adalah Maluku Utara, maka tak ada lagi ruang negosiasi untuk tidak membentuk DOB Sofifi.

*DR. Mukhtar A Adam adalah Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Khairun Ternate, dia memperoleh gelar doktor bidang ekonomi dari Universitas Padjadjaran Bandung, gagasannya tentang ekonomi dan pembangunan sering mewarnai media lokal dan nasional, Mukhtar bahkan diundang oleh TV One untuk membedah soal perekonomian nasional.

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ASPIRASI NEWS

ADVERTORIAL

ASPIRASI SOFIFI

ASPIRASI TERNATE

ADVERTORIAL