SOFIFI,AM.com – Angka inflasi di Provinsi Maluku Utara pada Juli 2022 sebesar 1,82 persen, angka tersebut melebihi Inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,64 persen.
Tingginya angka inflasi tersebut disumbang oleh beberapa komoditas, seperti bahan makanan, transportasi dan kebutuhan lainnya. Untuk bahan makanan, komoditas yang paling andil menyumbang inflasi berasal dari ikan.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku Utara yang diselenggarakan oleh Biro Perekonomian Setda Malut, dengan tema “Peran Pemerintah Daerah dan Stakeholder dalam menjaga stabilitas harga ikan sebagai salah satu pemicu inflasi” yang berlangsung di ruang rapat lantai 4 Kantor Gubernur Maluku Utara, Selasa (9/8/2022).
Kegiatan ini dibuka oleh Asisten III Setda Malut, Asrul Gailea dan menghadirkan pemateri dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta pimpinan OPD terkait dan perwakilan dari kabupaten kota se-Provinsi Maluku Utara.
“Mewakili Pak Gubernur, dapat saya sampaikan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara makin meningkat, namun dari tahun ke tahun kita juga mengalami inflasi dari beberapa komoditas salah satunya dari ikan, banyak faktor yang menyebabkan hal ini,” kata Asrul Gailea saat menyampaikan sambutan pembukaan kegiatan.
Menurutnya, beberapa faktor penyebab inflasi ini juga dapat dibaca dari efek global, nasional maupun lokal, sehingga komoditas barang dan jasa mengalami fluktuasi yang cukup mengganggu perekonomian.
“Sehingga itu dari pertemuan ini diharapkan dapat memiliki persepsi yang sama guna mengatasi inflasi khususnya di komoditi ikan,” harapnya.
Kepala Biro Perekonomian Setda Malut, DR Marwan Polisiri yang menjadi moderator Rakor ini menyebutkan, ada 3 faktor yang menyebabkan ikan mahal sehingga menimbulkan inflasi.
“Yang pertama ketersediaan stok yang terbatas. Kedua, tingkat konsumsi ikan yang tinggi, dan ketiga soal tingginya permintaan unit pengolahan ikan,” ungkapnya.
Sehingga itu, kata DR Marwan, ada juga 3 isu perikanan yang menjadi fokus pembahasan, yang pertama soal regulasi yang mengatur dan mengikat tentang pendistribusian hasil tangkapan nelayan ke penjual. Kedua, asosiasi pedagang ikan harus punya peran dalam distribusi ikan ke penjual. Dan ketiga, harus ada gudang penyangga disaat anomali cuaca harga ikan.
“Sehingga pertemuan ini menjadi penting karena wilayah kita ini lebih luas laut, tetapi komoditi ikan mengambil andil besar penyumbang inflasi,” ungkapnya.
Menyambung hal itu, Setiawan utusan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara membeberkan sejumlah data terkait komoditi penyumbang inflasi di Maluku Utara, dari bulan ke bulan (MtM) dan dari tahun ke tahun (YoY).
“Dari data kami dan sumber BPS yang diolah, dapat diketahui bahwa komoditas penyumbang inflasi bulan Juni tahun 2022 terhadap Juli 2022, khususnya komoditas beberapa jenis ikan pada bulan Juni mengalami deflasi tetapi pada bulan Juli justru mengalami inflasi,” jelas Setiawan.
Menurutnya, pada bulan Juni 2022 beberapa jenis ikan seperti ikan ekor kuning, ikan kembung dan ikan selar mengalami deflasi, namun pada bulan Juli tahun 2022 justru mengambil andil penyumbang inflasi seperti pada jenis Ikan Cakalang andil 0,17 persen dan Ikan Malalugis andil 0,30 persen.
“Ikan-ikanan secara cenderung sangat berfluktuasi sepanjang 3 tahun terakhir. Disinyalir hal tersebut terjadi akibat kondisi anomali cuaca,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan DKP Malut, Ridha Rajilun menjelaskan, setiap setiap tahun angka tangkapan ikan di Maluku Utara mencapai 300.000 ton.
“Dan kebutuhan konsumsi ada pada angka 260.000 ton per tahun, harusnya kita mengalami surplus 40.000 ton, namun karena banyak yang mengalir ke luar Maluku Utara,” ungkapnya.
Sehingga itu menurutnya, DKP Malut telah berupaya untuk dapat mengatasi masalah ini dengan sejumlah kebijakan dan pelarangan untuk menjaga potensi perikanan daerah Maluku Utara dapat terpenuhi dan memberikan manfaat sebanyak mungkin untuk masyarakat.
Efendi Buamona selaku ketua panitia kegiatan, menyimpulkan pandangan dan masukan dari banyak stakeholder yang melahirkan 4 rekomendasi untuk menekan inflasi yang dipicu oleh komoditas ikan.
“Dari Pak Karo, dalam rapat ini diperoleh 4 rekomendasi penting untuk mengendalikan inflasi dari komoditas ikan yang diformulasikan dengan istilah 4K,” papar Efendi.
Yakni menangani Inflasi karena ikan dengan 4K.
- Keterjangkauan Harga. Yang diperoleh dari stabilisasi harga yakni dengan review harga dan mengeluarkan surat keputusan Harga Eceran Tertinggi (SK HET), dan melakukan operasi pasar serta mengoptimalkan pusat pelelangan ikan (PPI) serta mengelola permintaan. dengan cara diversifikasi Konsumsi.
- Ketersediaan Pasokan yang dilakukan dengan cara menggenjot poduksi domestik, pengembangn budidaya, optimalisasi Bantuan, penguatan Cadangan Ikan atau pembuatan stokis Ikan/depot mini ikan. Penguatan Kelembagaan dan pembentukan Koperasi Perikanan.
- Kelancaran Distribusi, dengan cara penngutan KAD, segitiga emas dan pembangunan infrastruktur pendukung.
- Komunikasi Efektif dengan cara perbaiki data, lakukan koordinasi dan ngendalikan expektasi inflasi.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Dinas Perhubungan Malut, Armin Zakaria dan Kepala Dinas Pangan Dheni Tjan serta perwakilan dari kabupaten dan kota se Provinsi Maluku Utara. (Ong)
