Pemprov Malut Bakal Fungsikan Lahan Bekas HGB PT. Darco

Reporter: Risno Ong Rasai 

SOFIFI,AM.com – Guna mengembangkan Ibu Kota Sofifi setara dengan kota kota lainnya di Indonesia, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas membutuhkan wilayah strategis untuk pembangunan infrastruktur pendukung.

Salah satunya lahan milik negara seluas 20 hektare lebih yang merupakan bekas Hak Guna Bangunan (HGB) PT. Darco Modul Timber berlokasi di Kelurahan Sofifi Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan yang sudah habis masa kontraknya sejak lama, lahan itu akan  dikembangkan sebagai wilayah perluasan pelabuhan Sofifi dan gedung kantor OPD.

Mengantisipasi munculnya konsekuensi hukum dikemudian hari, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi Maluku Utara menggelar Forum Group Discussion (FGD) yang berlangsung di ruang rapat lantai 4 Kantor Gubernur Malut,  Senin (1/8/2022).

“Pak Gubernur sendiri pada tahun 2021 telah menyurati pak Kakanwil perihal lahan eks PT Darco, dan telah mendapatkan jawaban dari Kakanwil BPN RI Provinsi Maluku Utara, yang menjelaskan perihal penggunaan lahan tersebut,” kata Dede Sumarna selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan di Disperkim Malut.

FGD yang dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan Abuhari Hamzah dan Asisten II Setda Malut, Asrul Galilea, dengan narasumber Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Provinsi Maluku Utara, Abdul Aziz, Perwakilan Polda Malut, AKBP Supriadi dari Direktorat Kriminal Umum Polda Malut, Kejaksaan Tinggi, Kepala Cabang Bank Mandiri Ternate, Suhud, Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung S Zulkarnain dan dinas terkait yang mengikuti secara daring maupun luring.

Kakanwil BPN Provinsi Maluku Utara, Abdul Aziz via zoom menyebutkan status lahan tersebut adalah milik negara yang masuk dalam kategori terlantar, setalah tidak lagi digunakan oleh PT. Darco Modul Timber, sehingga Pemprov bisa saja menggunakan lahan tersebut dengan mengikuti aturan yang berlaku.

“Aturannya jelas sehingga tidak perlu diinterpretasikan lebih banyak lagi.
Ini adalah tanah negara sehingga negara memiliki hak untuk diberikan hak guna kepada pihak lain, apakah negara yakni di pemerintahan pusat, provinsi maupun kabupaten, untuk pengamanan saya kira Kajati perlu untuk kawal ini bersama Pemprov,” ungkap Abdul Aziz.

Menurutnya, pemerintah sudah seharusnya melakukan pengukuran dengan titik-titik koordinat, sehingga nanti akan dikeluarkan sertifikat oleh BPN Pusat dan atau akan dikeluarkan oleh BPN Provinsi.

“Apabila ada bangunan atau tanaman akan dilakukan ganti rugi dengan menilai kembali nilainya tersebut, Saya yakin progres tanah yang diekspos oleh KJPP dan kami akan mengsupport terus,” ungkapnya.

Suasana FGD di ruang rapat lantai 4 Kantor Gubernur Maluku Utara, Senin (1/8/2022).

Sementara itu, AKBP Suryadi memberikan pemahaman dari aspek hukum, dia menegaskan negara tidak boleh membeli tanah negara, artinya tidak boleh membeli tanah negara dengan uang negara.

“Kalau nekat membayar maka ini akan menjadi masalah, olehnya itu perlu meminta pertimbangan lembaga penegak hukum sebelum memutuskan untuk membayar,” ungkapnya.

Perwakilan dari i Kejaksaan Tinggi dalam hal ini Kasie Perimbangan Hukum, Andi SH, menyampaikan bahwa pendapat hukum yang diminta oleh Dinas Perkim kepada kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara akan segera dikeluarkan 2 atau 3 hari ke depan.

“Pertimbangan hukum ini penting untuk dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjerat kasus, olehnya itu jawaban kami akan disampaikan dalam 2 atau 3 hari lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Cabang Bank Mandiri Ternate, Suhud menyebutkan kalau persoalan perdata PT.Darco yang meminjam uang dengan menjadikan HGB sudah terjadi sejak tahun 1991 kepada Bank Bumi Raya.

“PT Darco memberikan jaminan HGB ke Bank Bumi Raya yang saat ini sudah melebur menjadi Bank Mandiri, jadi kami harus koordinasi dengan PT Bank Mandiri cabang Ambon Pattimura, sehingga kami pada kesempatan pertama akan memberikan jawaban secepatnya,” ungkap Suhud.

Terkait penggunaan lahan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Malut, Armin Zakaria menyebutkan Kementerian Perhubungan akan mengucurkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di lahan tersebut, dengan catatan telah mengantongi sertifikat tanah dan tak ada lagi masalah.

“Dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pelabuhan pada tahun 2023 mendatang kurang lebih Rp 80 miliar, tapi kami juga diberikan tenggang waktu sampai Oktober,” ungkapnya.

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ADVERTORIAL

ASPIRASI NEWS

ASPIRASI TERNATE

POLMAS

NASIONAL

DUNIA