spot_imgspot_img

Disperkim Malut Buat RP3KP untuk 20 Tahun ke Depan 

 

SOFIFI,AM.com – Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi Maluku Utara menggunakan jasa konsultan profesional untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), untuk menjadi acuan arah pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman selama 20 tahun ke depan.

Kegiatan ini resmi diluncurkan melalui kick off meeting dan penandatanganan kontrak penyusunan dokumen RP3KP, antara Pj Kepala Dinas Perkim, Adnan Hasanuddin dan Agus Setiyawan selaku Direktur teknis dan sumber daya manusia PT. Studio Cilaki Empat Lima sebagai pemenang tender, yang berlangsung di Kantor Dinas Perkim, Senin (25/7/2022).

“RP3KP ini dibuat sesuai dengan amanat undang undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan pemukiman, di mana kewenangan provinsi meliputi penyelenggaraan pembinaan pengawasan perumahan Pemukiman, salah satunya pembinaan yaitu penyusunan RP3KP,” kata Adnan.

Pj Kepala Dinas Perkim, Adnan Hasanuddin.

Menurutnya, RP3KP ini akan menjadi road map penataan perumahan kawasan pemukiman untuk 20 tahun kedepan artinya hingga tahun 2042, dimana yang dipetakan terkait daerah strategis yang ditetapkan dan menjadi kewenangan provinsi secara tematik.

“Dari RP3KP ini bertujuan untuk memetakan perumahan dan kawasan permukiman secara tematik, seperti memperhatikan soal karakteristik wilayah pemukiman, kawasan bencana dan solusi,” ungkapnya.

Sementara itu, Dede Sumarna selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyebutkan, kegiatan RP3KP ini sudah direncanakan sejak lama pada awal pembentukan Dinas Perkim pada tahun 2017.

“Hal ini sudah dianggarkan sejak tahun 2018, Alhamdulillah di tahun ini kita bisa menjalankan amanat undang-undang berkat kegigihan pak kadis sehingga bisa melahirkan dokumen road map perencanaan perumahan kawasan pemukiman,” ungkapnya.

Dede bilang, RP3KP berbeda dengan Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang membahas secara garis besar, namun tidak secara detail olehnya itu dibutuhkan RP3KP, yang juga secara detail membahas pemetaan wilayah dari kawasan strategis hingga kearifan lokal.

“RP3KP akan memetakan pusat kegiatan strategis nasional itu ada di Morotai dan Ternate, sementara pusat strategis provinsi itu ada di Sofifi, Tidore, Jailolo dan Halteng,” ujarnya.

Dede menyebutkan RP3KP juga menampung terkait dengan isu-isu perumahan, yang pertama squeter adalah lahan-lahan yang bermasalah,  yang kedua adalah Slam yaitu terkait dengan kawasan kumuh perkotaan atau pedesan dalam hal ini ada dua kewenangan yang pertama provinsi itu 10 sampai 15 hektar kewenangan presiden dan kewenangan kabupaten kota itu dibawah 10 hektar 0 sampai dengan 5 hektar.

“Kemudian RTH rumah tidak layak huni berapa sih jumlah rumah tidak layak huni secara keseluruhan di Maluku Utara, itu nanti ter-cover di RP3KP, kemudian backlow itu kebutuhan rumah artinya berapa jumlah PNS dan berapa jumlah orang per orang, berapa jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah, kemudian terkait dengan pembiayaan kebutuhan lahan dan indikasi yang terjadi di kemudian hari, dokumen ini yang akan menjadi acuan,” ungkapnya.

Agus Setiyawan selaku Direktur teknis dan sumber daya manusia PT. Studio Cilaki Empat Lima menyebutkan, pihaknya sudah berpengalaman dalam membuat dokumen RP3KP dari provinsi lain, seperti Sumatera Utara dan DKI Jakarta.

“Kita akan membuat sebuah perencanaan yang merupakan turunan dari RT RW Provinsi Maluku Utara untuk diturunkan ke sektor perumahan dan kawasan pemukiman,” ungkapnya.

Menurutnya, dalam dokumen RP3KP itu akan bicara bagaimana arahan pengembangan rumah baru, penanganan rumah tidak layak huni dan terhadap perumahan-perumahan yang menjadi kawasan fokus provinsi yang ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi.

“Misalnya kemudian dalam infrastruktur juga seperti air bersih, persampahan limbah dan sebagainya, meskipun sudah ada masterplan-nya nanti akan kita coba integrasikan,” jelasnya.

Selain itu, kata Agus juga karena Provinsi memiliki kewenangan khusus untuk penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman maka fokusnya juga akan kepada kawasan-kawasan rawan bencana bagaimana, cara penanganan perumahan-perumahan yang berada pada kawasan rawan bencana.

“Kita akan memetakan apakah kawasan tersebut harus dipindahkan atau program untuk relokasi, target pelaksanaan kegiatan ini akan dikerjakan selam 5 bulan,” pungkasnya.

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ASPIRASI NEWS

ADVERTORIAL

ASPIRASI SOFIFI

ASPIRASI TERNATE

ADVERTORIAL