Reporter: Risno Ong Rasai

SOFIFI,AM.com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara menyoroti ploting anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang dinilainya sangat amburadul dan tidak sesuai sasaran.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Komisi I DPRD Malut, Ikbal Ruray yang menegaskan dari hasil pertemuan dengan mitra komisi ditemukan banyaknya ploting anggaran yang hanya menumpuk di satu OPD, sementara OPD lainnya dalam kekurangan.

“Rapat komisi ini. Untuk mendengarkan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023. Dan ini memang penting sekali, karena pengalaman-pengalaman OPD yang ada ini bisa dibayangkan baru bulan Juni sudah tidak ada uang. Itu berarti sangat minim,” kata Ikbal Ruray usai rapat komisi di Kantor DPRD Malut, Kamis (14/7/2022).

Ikbal juga menyoroti anggaran media online di Dinas Arsip dan Perpustakaan (Disarpus) Provinsi Maluku Utara yang mencapai Rp 790 juta.

“Rapat ini juga kita pertanyakan hal tidak masuk akal seperti itu yah, kita minta agar gubernur segera menertibkan hal seperti ini,” tegasnya.

Menurutnya, ada OPD seperti BPBD yang  menangani bencana alam dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, ternyata anggaran untuk bantuan bencana sudah habis pada tahun ini, padahal masih di pertengahan tahun.

“Contohnya bencana Alam yang sementara ini terjadi di Kepulauan Sula, berharap bahwa pemprov juga bisa punya peran, karena orang disana sudah pada susah. Baru sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari pemprov Malut. Bahkan anggarannya juga tidak ada jadi bisa dibayangkan 10 kabupaten/kota, kemudian anggaran tidak ada untuk khususnya bencana. Padahal potensi bencana di Malut ini hampir diseluruh titik kabupaten/kota,” ungkapnya.

Ikbal menyebutkan, kekacauan ini bersumber dari Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak mampu mengelola anggaran dengan baik, sehingga banyak yang bocor dan tidak tepat sasaran.

“Pengendalinya tetap ada di gubernur dan wagub, sehingga perlu diperhatikan dinas-dinas yang punya anggaran tidak sesuai,” tegasnya.